Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan ekonomi global yang diprediksi masih terus berlanjut, ditambah lagi dengan kondisi ekonomi domestik yang rentan, berpotensi membayangi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan.
Proyeksi ekonomi 2019 menjadi topik headline koran cetak Bisnis Indonesia edisi Jumat (21/9/2018). Berikut laporannya.
Sejauh ini, pemerintah dan sejumlah pihak, telah merevisi turun proyeksi ekonomi Indonesia pada 2019 dengan melihat berbagai tantangan yang ada.
Yang terbaru, kemarin, Rabu (20/9), dalam laporan kuartalannya, lembaga keuangan internasional Bank Dunia juga merevisi outlook ekonomi Indonesia untuk tahun depan menjadi 5,2% dari proyeksi semula 5,3%.
Chief Economies World Bank Frederico Gil Sander mengatakan pengetatan suku bunga moneter memang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
“Sama halnya dengan belanja pemerintah yang kami lihat akan mengalami deakselerasi,” kata Gil, Kamis (20/9/2018).
Pasalnya, menurut Bank Dunia, pemerintah tidak melakukan perluasan belanja yang lebih besar pada tahun depan. Sementara itu, faktor pelemahan nilai tukar juga akan berpengaruh, terutama terhadap laju inflasi. Kendati masih sesuai dengan target Bank Indonesia dan pemerintah, Gil melihat inflasi dapat sedikit menahan laju pertumbuhan konsumsi pada tahun depan.
Proyeksi Bank Dunia tersebut masih di bawah target pemerintah. Pemerintah yang awalnya sangat optimistis menghadapi tahun depan dengan memasang target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2%—5,6%, belakangan juga mulai realistis dan menurunkan target pertumbuhan ke level 5,3%.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro melihat tahun depan ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi dari perkiraan Bank Dunia dengan catatan tekanan dari global sudah tidak seperti saat ini.
Sementara itu, penundaan proyek-proyek infrastruktur dinilai tidak akan akan begitu memengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun depan, karena penundaan itu dilakukan pada proyek yang belum dimulai pengerjaannya.
Revisi turun proyeksi ekonomi nasional juga dilakukan oleh sejumlah ekonom.
Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Andry Asmoro mengungkapkan pihaknya telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan menjadi 5,1% dari sebelumnya 5,5%.
Keputusan ini diambil akibat adanya indikasi pertumbuhan investasi yang flat. “Karena cost of borrowing yang meningkat akibat dampak kenaikan suku bunga acuan mulai berpengaruh,” ungkap Andry.
Langkah pemerintah yang akan memulai penghematan belanja tahun depan untuk menjaga defisit fiskal juga ikut berpengaruh pada outlook tahun depan.
Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David Sumual mengungkapkan pihaknya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berkisar 4,9%—5,2%.
Jika kenaikan suku bunga Fed tetap agresif dan perang dagang masih berlangsung, pertumbuhan ekonomi bisa terkoreksi hingga 4,9%. Sebaliknya, jika kenaikan suku bunga The Fed moderat dan ketegangan perang dagang mereda, RI bisa mencetak pertumbuhan 5,2%.
PT Danareksa (Persero) sebelumnya telah memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan akan sedikit melambat ke level 5,1%—5,2% sebelum kemudian kembali melaju ke level 5,3%—5,4% pada 2020.
Untuk 2020, Bank Dunia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan bergerak di level 5,3%.
PROYEKSI 2018
Adapun, untuk tahun ini, Bank Dunia justru memprediksi ekonomi RI tumbuh di level 5,2%, tidak berubah dari proyeksi terakhir yang dirilis Juni 2018, kendati di tengah situasi ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi tahun ini dinilai masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga.
“Akselerasi kecil di dalam konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tetap berlanjut seiring dengan inflasi yang stabil, kuatnya pasar tenaga kerja dan rendah suku bunga kredit di dalam negeri.”
Selain itu, konsumsi pemerintah diperkirakan tetap kuat dengan pertumbuhan penerimaan yang mampu menciptakan ruang untuk konsolidasi fiskal dan tambahan belanja.
Bank Dunia juga melihat defisit transaksi berjalan Indonesia dapat mencapai 2,4% pada tahun ini. Kondisi ini, menurut Bank Dunia, tidak selamanya buruk. Pasalnya, pertama, dalam konteks Indonesia, defisit transaksi berjalan lebih disebabkan oleh dua hal, yakni peningkatan harga minyak mentah dan peningkatan pertumbuhan impor bahan modal bagi kebutuhan investasi.
Kedua, defisit transaksi berjalan bukan sesuatu hal yang buruk karena Indonesia butuh pembangunan infrastruktur. Gap infrastruktur Indonesia cukup besar, yakni US$1,5 triliun.
“Saat ini mungkin akan mengarah ke defisit transaksi berjalan, tetapi ke depannya ini akan meningkatkan kapasitas produksi ekonomi sehingga Indonesia bisa lebih banyak melakukan ekspor dan memproduksi barang sendiri hingga mengurangi impor,” ujar Gil.
Di sisi lain, pelaku usaha meragukan pertumbuhan ekonomi 2018 bisa mencapai 5,2%, seperti yang diproyeksikan World Bank, karena melihat ekonomi Indonesia mengalami tekanan yang cukup hebat.
“Untuk dapat sampai 5,2%, saya kurang yakin, tapi bukan artinya pesimistis,” ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani.
Dia memperkirakan perekonomian nasional pada tahun ini hanya tumbuh di level 5,1%. Meski demikian, menurut Shinta, pelaku usaha tetap menjaga optimisme dan masih melihat ekonomi dalam negeri bertumbuh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
