Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

IDI Sebut Keterbukaan Dapat Dorong Efisiensi BPJS Kesehatan

Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan keterbukaan dapat mendorong efisiensi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/9/2018). Dalam pertemua  itu, mereka membahas sejumlah hal termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.(Yodie Hardiyan/Bisnis).
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/9/2018). Dalam pertemua itu, mereka membahas sejumlah hal termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.(Yodie Hardiyan/Bisnis).

Bisnis.com, JAKARTA - Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan keterbukaan dapat mendorong efisiensi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum PB IDI Ilham Oetama Marsis seusai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/9/2018) bersama dengan para pengurus PB IDI lainnya.

Ilham belum bersedia menyebutkan contoh inefisiensi di BPJS Kesehatan. "Tapi dengan keterbukaan, dengan menggunakan digitalisasi, dengan gunakan istilahnya komputerisasi, semua akan terbuka. Berikut audit medik maupun audit keuangan," katanya.

Ilham mengatakan keterbukaan itu merupakan sesuatu yang diharapkan oleh IDI. Menurutnya, dengan keterbukaan, masalah yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan dapat diselesaikan. Keterbukaan itu dapat diterapkan dengan menggunakan sistem digital atau bank data.

"Contohnya, apakah tidak ada dokter yang nakal? Ada. Apakah tidak ada rumah sakit yang nakal? Ada. Tapi dengan keterbukaan, baik BPJS, baik dokter, rumah sakit, itu dengan sangat mudah dilacak. Kalau tertutup, mana ada yang tahu. Yang menjadi korban adalah rumah sakit dan dokter. Dengan berbagai ancaman, mau dibawa ke KPK. Kalau ada keterbukaan, bukan dokter atau rumah sakit, tapi biangnya yang akan di sana (KPK)," katanya.

Ilham tidak menjelaskan secara rinci bagaimana dokter atau rumah sakit yang nakal tersebut. Kendati demikian, inefisiensi dalam BPJS Kesehatan dianggapnya tidak berkontribusi lebih besar terhadap defisit keuangan BPJS Kesehatan dibandingkan dengan jumlah iuran yang dianggap masih relatif kecil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yodie Hardiyan
Editor : Fajar Sidik
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper