Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan tim yang merupakan gabungan dari seluruh direktorat di kementerian untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik tetap berjalan di Sulawesi Tengah.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tim yang juga dibantu oleh para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan fokus pada tugas pokok dan kewenangan Kemendagri sehingga penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik tetap berjalan di Sulawesi Tengah (Sulteng).
"Oleh karena itu tim begitu di lokasi, akan fokus melakukan hal-hal sebagai berikut, pertama melakukan pendataan aparat pemda dan DPRD yang jadi korban meninggal, hilang serta yang kehilangan keluarga, rumah dan lain-lain," kata Tjahjo dikutip dalam laman resmi Kemendagri, Senin (8/10/2018).
Selain itu, lanjut Tjahjo, tim ditugaskan melakukan pendataan infrastruktur pemerintahan yang rusak. Dia mencontohkan misalnya kantor-kantor pemeritahan yang rusak atau sarana dan prasarana serta peralatan kantor yang rusak dan lain-lain. Pendataan akan dilakukan di seluruh wilayah Provinsi Sulteng, khususnya yang terkena dampak bencana seperti di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.
"Ketiga, tim ditugaskan untuk melakukan pendampingan kepada pemda antara lain pendampingan penyusunan dan perubahan APBD, mempertajam fokus sasaran untuk penanggulangan bencana. Perbaikan sarana dan prasarana serta pelayanan KTP elektronik," katanya.
Keempat, kata Tjahjo, tim juga ditugaskan untuk memberikan semangat kepada aparatur pemda yang selamat, sehingga mereka bisa kembali bekerja normal seperti masa sebelum terjadi bencana. Kelima, mendorong pemda setempat membuat tempat-tempat pelayanan pemerintahan darurat. Misalnya jika kantor desa atau kantor lurahnya hancur, bisa dibuat kantor lurah atau desa sementara. Dan bila misalnya lurah atau kepala desa jadi korban meninggal, dapat segera tunjuk Plt. Lurah dan lain-lain.
" Begitu pula jika kantor dinas dan kecamatan yang rusak dan lain-lain. Keempat, hasil pendataan aparatur yang meninggal selanjutnya akan di koordinasika dengan Kemenpan, untuk kemungkinan penambahan formasi penerimaan PNS baru khusus di Sulteng dan jurusan yang diterima sesuai kebutuhan di lokasi bencana," tuturnya.
Tjahjo mencontohkan yang dibutuhkan saat ini adalah sarjana geologi, guru, psikolog, dokter, perawat, penyuluh pertanian penyuluh perikanan dan lain-lain. Sementara itu, kalau ada angggota DPRD yang menjadi korban meninggal segera dilakukan PAW. "Hasil pendataan infrastruktur, sarana dan prasarana serta peralatan pemerintahan yang rusak maka akan dibangun kembali dengan dukungan APBN," katanya.
Dana APBN yang dimaksud kata Tjahjo, bersumber baik dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Bidang Pemerintahan, atau menggunakan dana program penanggulangan bencana. Untuk itu Kemendagri akan segera berkoordinasi dengan Menteri PUPR untuk membantu membangun kembali gedung atau kantor pemerintahan yang tahan gempa.
"Keenam, intinya kemendagri akan mengawal dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sulteng, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong dapat kembali normal. Kemendagri juga akan berkoordnasi dengan Menpan untuk penanganan aparat yang jadi korban.
Untuk pembangunan kantor-kantor, sarana dan prasarana pemerintahan, akan berkoordinasi dengan Menkeu, Kepala Bappenas, Menteri PUPR dan BNPB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
