Bisnis.com, Nusa Dua, Bali— Kebutuhan dana belanja infrastruktur tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tetapi harus diikuti dengan pembiayaan alternatif.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan tugas instansinya untuk belanja infrastruktur tidak dapat hanya dipenuhi melalui anggaran pendapatan dan belanja negara.
“Untuk belanja jalan tol sudah Rp360 triliun dengan pembiayaan alternatif kami bisa mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program yang dicanangkan bersama,” ujarnya di sela-sela Annual Meeting IMF—World Bank Forum 2018, Senin (8/10/2018).
Basuki menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan rerata Rp105 triliun. Namun, kebutuhan untuk pembangunan tol bisa menembus Rp360 triliun.
Dia mengatakan selama ini skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) banyak digunakan untuk pendanaan jalan tol dan sistem penyediaan air minum (SPAM). Rencananya, akan ada penggunaan skema untuk pemeliharaan jalan nasional.
“Dalam lima tahun terakhir lebih dari 40 ruas dibangun. Untuk SPAM, baru ada di Umbulan dan Semarang Barat ada Rp3 triliun,” jelasnya.
Basuki mengklaim adanya skema KPBU turut mempercepat pembangunan infrastruktur. Pasalnya, akan memakan waktu lebih lama apabila hanya mengandalkan APBN.
“Kalau tol sudah biasa dengan investasi namun dengan SPAM dan national road yang dibiayai KPBU,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel