Bisnis.com, JAKARTA – Berita mengenai saran IMF untuk menuntaskan reformasi struktural serta pandangan lembaga moneter internasional tersebut terhadap pelemahan rupiah menjadi sorotan media massa hari ini, Rabu (10/10/2018).
Berikut rincian topik utama di sejumlah media nasional:
Tuntaskan Reformasi Struktural. Dana Moneter Internasional (IMF) menyarankan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menuntaskan reformasi struktural di tengah tren penurunan pertumbuhan ekonomi dunia. (Bisnis Indonesia)
IMF: Depresiasi Tak Perlu Dibesar-besarkan. International Monetary Fund (IMF) menilai pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) merupakan sesuatu yang tidak perlu dibesar-besarkan, mengingat rekan dagang Indonesia tidak hanya AS. (Bisnis Indonesia)
5 Kontraktor Besar Tak Capai Target. Tidak tercapainya target lifting minyak lima kontraktor kerja kerja sama (KKKS) besar ikut menahan pencapaian lifting minyak nasional yang masih di bawah target APBN 2018. (Bisnis Indonesia)
Bisnis Gadai Swasta Terkikis Fintech. Penyaluran pembiayaan oleh perusahaan gadai swasta sepanjang Januari–Agustus 2018 menyusut signifi kan. Kehadiran fi - nancial technology (fi ntech) pinjaman langsung tunai atau peer to peer (P2P) lending dinilai mempengaruhi kinerja industri gadai swasta. (Bisnis Indonesia)
IMF Pangkas Proyeksi Ekonomi 2018. Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi 5,1%, dari sebelumnya 5,2%. Mereka juga meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan stagnan di angka yang sama. (Kontan)
Pemerintah Berharap Investasi Naik Saat Rupiah Melemah. Pemerintah mengklaim depresiasi nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan terakhir tidak menghalangi masuknya investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebaliknya, depresiasi rupiah membuat investasi Indonesia lebih menarik. (Kontan)
Perluasan Penerima Tax Holiday Digodok. Pemerintah masih menggodok rencana kebijakan perluasan penerima insentif pembebasan pajak atau tax holiday untuk meningkatkan investasi dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga masih mematangkan skema pemberian insentif di kebijakan tax allowance. (Kontan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
