Bisnis.com, BADUNG — Dana Moneter Internasional alias IMF(International Monetary Fund) menyarankan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menuntaskan reformasi struktural di tengah tren penurunan pertumbuhan ekonomi dunia.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi topik headline koran cetak Bisnis Indonesia edisi Rabu (10/10/2018). Berikut laporannya
Kepala Ekonom IMF Maurice Obstfeld menyatakan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, harus mempercepat reformasi struktural, a.l. perbaikan defisit transaksi berjalan, dan mengadopsi kebijakan yang dapat menaikkan produktivitas.
Adapun, laporan IMF bertajuk World Economic Outlook October 2018: Challenges to Steady Growth yang diluncurkan di sela-sela IMF-World Bank Group Annual Meetings, memproyeksikan defisit transaksi berjalan Indonesia sepanjang 2018 sebesar 2,4% dan relatif tidak berubah hingga 2019.
“Negara-negara berkembang perlu memperkuat ketahanan lewat kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, nilai tukar dan kebijakan prudensial. Semua negara harus mengambil kesempatan untuk mengadopsi reformasi struktural dan kebijakan yang dapat menaikkan produktivitas,” ujarnya, Selasa (9/10/2018).
Obstfeld menambahkan penerimaan perpajakan juga perlu dikerek untuk memberi ruang bagi investasi di sektor-sektor yang lebih krusial dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
“Saatnya bagi pemerintah untuk meningkatkan level bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas sehingga dapat dinikmati semua orang. Kami berpikir mengenai kemungkinan pendapatan perpajakan yang lebih tinggi sehingga memungkinkan pemerintah untuk berinvestasi pada sistem pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan semua investasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakatnya,” tuturnya.
Dia mengingatkan negara-negara berkembang perlu menghindari reaksi proteksionisme dan mencari solusi bersama untuk melanjutkan pertumbuhan perdagangan barang dan jasa.
“Kerja sama global tetap vital untuk menghadapi tantangan yang melampaui batas negara dan menyelesaikan perselisihan yang mengancam integrasi ekonomi global. Tanpa kebijakan inklusif, multilateralisme tidak akan selamat. Tanpa multilateralisme, dunia hanya akan menjadi tempat yang lebih miskin dan berbahaya,” ungkap Obstfeld.
Peringatan IMF soal tren pelemahan pertumbuhan ekonomi bukan tanpa alasan karena laju ekonomi dunia pada 2018 diproyeksikan turun menjadi 3,7% pada 2018 dan 2019, dari perkiraan sebelumnya dari 3,9% pada April lalu. (Lihat infografis)
IMF menegaskan, eskalasi tensi dagang serta pergeseran arah kebijakan yang menjauhi menjauhi sistem multilateral dan perdagangan berbasis aturan merupakan ancaman utama untuk prospek ekonomi global ke depan.
“Tensi tinggi perdagangan antara AS dan China tidak akan membaik dalam waktu dekat.”
Dalam laporannya, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2018 dan 2019 stagnan di level 5,1%. Walaupun begitu, Obstfeld menilai pertumbuhan Indonesia masih cukup kuat karena masih jauh di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang hanya 3,7%.
A cycle of retaliatory trade tariffs hurts many countries and lowers long-term global GDP, as explained in the latest #WEO https://t.co/u79dahmCzo pic.twitter.com/YZASTBtzzJ
— IMF (@IMFNews) October 9, 2018
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pada kuartal II/2018, perekonomian Indonesia dapat lebih stabil kendati risiko downside-nya semakin besar.
TETAP OPTIMISTIS
Adapun untuk tahun depan, Sri Mulyani masih yakin bahwa Indonesia masih dapat mencapai target 5,3% kendati risiko untuk pertumbuhan tersebut telah makin meningkat.
“Perdagangan dunia masih sangat tidak pasti yang berarti ekspor kita menjadi sesuatu yang harus diperhatikan walaupun tetap memacu ekspor,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan, penguatan industri dalam negeri menjadi solusi paling ampuh untuk menangkal ketidak pastian global.
“Contohlah AS atau China. Mereka sangat fokus pada pasar dalam negerinya. AS di bawah Presiden Donald Trump ekonominya dapat berekspansi sangat kuat karena fokus terhadap domestik. Initnya kita fokus ke dalam negeri dulu,” katanya, Selasa (9/10).
Untuk itu, Hariyadi meminta agar pemerintah tetap fokus terhadap pembangunan ekonomi dalam negeri, sembari tetap membuka diri terhadap globalisasi. Salah satunya dengan cara menciptakan strategi jangka panjang untuk mendongkrak sektor manufaktur, agar mengurangi ketergantungan impor.
Direktur Riset Center of Reform on Economic Piter Abdullah mengingatkan pemerintah untuk segera memperbaiki kinerja investasi maupun konsumsi rumah tangga sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, program Online Single Submission yang seharusnya menjadi gong dari sejumlah paket kebijakan ekonomi untuk mempermudah perizinan justru menjadi antiklimaks.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
