Bisnis.com, NUSA DUA— Pemerintah menginisiasi pembentukan program pembiayaan dan asuransi risiko bencana dalam Annual Meeting IMF—WBG 2018 di Bali Indonesia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembukaan seminar yang bertema “Disaster Risk Finance and Insurance” di Bali International Convention Center (BICC) menyampaikan hal tersebut dapat melonggarkan alokasi APBN ketika dikeluarkan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi suatu daerah yang terkena bencana.
“Memang tidak mudah meyakinkan masyarakat dan pemerintah [terkait asuransi bencana]. Selama ini aset-aset negara dibangun tanpa asuransi, kalau rusak ya diganti. Tentu kita tidak ingin semua jadi beban APBN atau tergantung terus-menerus dari bantuan luar negeri,” kata Kalla.
Bank Dunia pun menyampaikan dukungannya atas inisiasi pemerintah dalam hal pembiayaan dan asuransi risiko bencana tersebut, supaya ke depannya pemerintah dapat lebih cepat lagi merespons dan mengambil langkah ketika terjadi bencana.
Presiden Bank Dunia Grup (WBG) Jim Yong Kim menyampaikan bahwa benar bencana alam dapat memicu risiko fiskal dan membuat volatilitas angagran. Untuk itu, diperlukan rencana dan program untuk mengurangi kerugian-kerugian yang disebabkan oleh bencana tersebut, khususnya dari sisi ekonomi.
“Bahkan negara-negara yang memiliki program manajemen risiko-bencana yang baik pun dapat kewalahan dengan kejutan ekonomi dan fiskal akibat bencana besar,” tutur Jim dalam kata sambutannya di acara seminar tersebut, Rabu (10/10/2018).
Adapun berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, besarnya kerugian dan pendanaan yang terkuras akibat bencana pada rentang 2004—2013 mencapai Rp126,7 triliun.
Selama 12 tahun terakhir, rata-rata pendanaan yang dicadangkan pemerintah untuk menghadapi bencana mencapai Rp1,3 triliun.
Jurang pembiayaan yang besar tersebut pun menjadi salah satu alasan pemerintah mempersiapkan peta jalan (roadmap) mengenai pembiayaan dan asuransi risiko bencana, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Kalla pun menyebut saat ini merupakan momentum yang tepat untuk pemerintah Indonesia memperkenalkan inisiasi tersebut dalam pertemuan internasional seperti sekarang ini.
“Saya ingin berbagi tentang pendanaan bencana seperti instrumen asuransi yang bisa dengan segera dicairkan, di sisi lain Indonesia juga ingin melihat negara-negara lain dalam menangani pembiayaan bencana,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang turut menjadi panelis di seminar tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
