Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turun tangan dalam mengatasi permasalahan telat bayar yang dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Wianda Pusponegoro menjelaskan Kementerian BUMN akan berkordinasi dengan perusahaan asuransi berplat merah tersebut dalam mengatasi permasalahan telah bayar terhadap tujuh mitra bancassurance.
Akan tetapi, dia menegaskan, kehadiran BUMN bukan untuk mengambil alih permasalahan yang tengah dihadapi Jiwasraya.
“[permasalahan telat bayar] Tetap diselesaikan Jiwasraya, saya berkordinasi dengan Asmawi [Dirut Jiwasraya]” kata Wianda kepada Bisnis.com, Senin (15/10/2018).
Sebelumnya, Asuransi Jiwasraya menunda pembayaran klaim JS Proteksi Plan, salah satu produk bancassurance perseroan, karena perusahaan mengalami tekanan likuiditas. Nilai tunai jatuh tempo yang harus dibayarkan hingga 10 Oktober 2018 sebesar Rp802 miliar yang berasal dari 711 polis.
Polis tersebut tersebar di tujuh mitra bancassurance di antaranya Standard Chartered Bank, Bank KEB Hana Indonesia, Bank Victoria, Bank ANZ, Bank QNB Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).
Baca Juga
Jiwasraya menjelaskan penundaan terjadi karena kondisi perusahaan yang sedang mengalami tekanan likuiditas akibat pasar saham yang sedang turun.
Di samping itu, penundaan pembayaran klaim JS Poteksi Plan sebagai juga sebagai buntut dari rasio RBC pada 2017 sebesar 123,16%. Berdasarkan laporan keuangan Jiwasraya, RBC pada 2017 merupakan yang terendah sejak 2012 sehingga berpengaruh kepada 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
