Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mengklaim koordinasi kebijakan fiskal dan moneter telah dikelola dengan baik. Indikator strategis pun dinilai menunjukkan keuangan negara dan moneter berada pada posisi aman dan terkendali.
Hal itu disampaikan dalam Laporan 4 Tahun Jokowi-JK yang dirilis pemerintah. Publikasi tersebut mengungkap berbagai capaian kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal fiskal dan moneter.
Laporan itu juga menyampaikan cadangan devisa dinilai masih cukup membiayai impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah selama 6,3 bulan atau 2 kali lipat di atas standar internasional. Meski demikian, cadangan devisa per September 2018 tercatat sebesar US$114,85 miliar, turun dari posisi tahun lalu di level US$130,2 miliar.
Selain itu, defisit neraca transaksi berjalan dijaga untuk tetap berada di bawah 3% dari PDB. Defisit transaksi berjalan per semester I/2018 adalah 2,65 atau lebih tinggi dari posisi 2017 yang hanya 1,7%.
Namun, masih lebih baik dibandingkan 2014 yang mencapai 3,1%.
Sementara itu, defisit APBN diklaim terkontrol dengan APBN yang ekspansif dan defisit terjaga di bawah 3% dari PDB. Pemerintah memprediksi defisit APBN sampai akhir 2018 bisa di bawah 2,19%.
Tahun lalu, defisitnya mencapai 2,57% dan pada 2014 sebesar 2,34%.
Keseimbangan primer APBN juga tercatat terus turun, sedangkan kemandirian pada sumber pembiayaan domestik dinilai semakin baik. Pemerintah memproyeksi keseimbangan primer defisit 0,44% pada 2018, lebih rendah dari tahun lalu yang defisit 0,92%.
"Penerimaan perpajakan sebagai sumber pembiayaan APBN yang paling utama menunjukkan tren meningkat meski kondisi ekonomi Indonesia dihadapkan dengan tekanan eksternal. Bukti ada perbaikan efektivitas pemungutan pajak oleh pemerintah," ungkap laporan tersebut seperti dikutip Bisnis, Minggu (21/10/2018).
Per September 2018, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.024 triliun sedangkan pada 2017 realisasi penerimaan mencapai Rp1.343 triliun. Nilai tersebut terus meningkat dari 2014 yang hanya Rp1.147 triliun, pada 2015 sebesar Rp1.240 triliun, dan pada 2016 senilai Rp1.285 triliun.
Adapun utang pemerintah dialokasikan untuk mendukung peningkatan belanja produktif. Rasio utang terhadap PDB masih di bawah amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni maksimal sebesar 60% terhadap PDB.
Rasio utang terhadap PDB juga menembus level psikologis 30% menjadi 30,47%. Profil utang pun didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) denominansi rupiah sebesar 52,44%, sedangkan porsi pinjaman sebesar 18,47% dan SBN valas sebesar 24,09%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
