Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menyarankan bahwa salah satu cara yang paling signifikan untuk menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) adalah dengan menaikkan bea masuk produk-produk pangan.
"Kalau mau yang signifikan ya menaikkan bea masuk lebih tinggi untuk impor produk-produk pangan, karena yang secara konsisten menguras adalah impor pangan kita," ujarnya lahir pekan ini.
Menurutnya, apabila pemerintah ingin mengendalikan neraca perdagangan janganlah hanya barang barang printilan, seperti adanya kebijakan penaikan PPh impor bagi sejumlah barang konsumsi yang dikeluarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama ini, yang dinilai efeknya tidak signifikan.
"Kebijakan itu efeknya 5,5% terhadap total impor barang non migas kita. Jadi kalau yang diatur barang kecil ya efeknya tidak terlalu signifikan mereduksi defisit neraca perdagangan," ujarnya.
Menurutnya apabila kebijakan penaikan bea masuk tersebut sulit untuk di aplikasikan, bisa juga dengan mengupgrade jumlah hambatan non tarif yang ada di Tanah Air saat ini sehingga tidak terlalu dibombardir barang-barang dari luar negeri.
"Kalau kelihatannya sudah dinaikkan bea masuknya, mungkin hambatan non tarif yang ada di upgrade, kepada produk produk pangan ini," ujarnya.
Kemudian, lanjut Bhima, apabila Indonesia digugat oleh negara negara lain karena dinilai menghalangi produk mereka masuk ke dalam negeri, maka pemerintah harus menyewa pengacara kaliber dunia untuk membantu mengatasi gugatan tersebut.
"Kami sarankan pemerintah menyuntikkan anggaran yang lebih besar untuk tim negosiasi hukum atau tim konsultan hukum kita. Karena kalau di era perang dagang seperti ini kuncinya di tim negosiasi hukum. Kita sewa lawyer paling jago untuk bela kepentingan Indonesia," terangnya.
Selain itu, lanjut Bhima, pemerintah juga bisa melakukan penghematan impor bahan baku, terutama untuk kebutuhan infrastruktur yang tidak terlalu mendesak.
"Jadi memang harus ada evaluasi dan di prioritaskan. Bukan anti infrastruktur, tapi dipilah-pilah dulu, dikerjain dari yang paling penting dan yang bisa ditunda maka di hold dulu proyeknya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
