Ekspor Harus Digenjot

Pemerintah Republik Indonesia dinilai perlu segera menyiapkan program jangka pendek maupun jangka panjang secara lebih serius, untuk meningkatkan ekspor produk barang dan jasa.
Mia Chitra Dinisari | 26 November 2018 11:04 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia dinilai perlu segera menyiapkan program jangka pendek maupun jangka panjang secara lebih serius, untuk meningkatkan ekspor produk barang dan jasa.

Peningkatan nilai eksport barang dan jasa selain mencegah terjadinya defisit transaksi berjalan seperti yang terjadi pada triwulan III tahun 2018 ini, juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan pertambahan cadangan devisa negara yang pada akhirnya akan membawa kemajuan ekonomi bangsa dan negara Indonesia di masa depan.

Program peningkatan ekspor bagi pemerintah sebaiknya jangan hanya jangka pendek melainkan juga jangka panjang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus sungguh-sungguh melakukan pengendalian impor.

Hal tersebut mengemuka dalam acara diskusi publik yang mengambil tema, “Mendorong Keseriusan Pemerintah Meningkatkan Eksport Untuk Indonesia yang Lebih Baik,” yang diadakan Public Trust Institut, Minggu (25/11) di Jakarta.

Hadir sebagai pembicara Dosen Laboratorium Statistik P3M Universitas Indonesia (UI) Andy Azisi Amin, dan dosen Kebijakan Publik Administrasi Bisnis Institut STIAMI Eman Sulaeman Nasim. Acara yang dihadiri mahasiswa dan dosen-dosen dari Institut STIAMI dan Universitas Nasional Jakarta ini dipandu oleh pendiri sekaligus Direktur Public Trust Institut, Indonesia, Hilmi Rahman Ibrahim.

Andy Azisi Amin mengatakan  Indonesia negara yang populasinya terbanyak ke 4 setelah Tiongkok, India dan Amerika. Kalau transaksi berjalannya terus mengalami defisit, itu berarti lebih banyak import. Meski pun defisit transaski berjalan saat ini belum terlalu berbahaya namun bila terjadi terus menerus dan kita banyak bergantung kepada negara lain itu menjadi sangat berbahaya.

"Solusinya tidak bisa diselesaikan hanya lewat crash program. Tapi harus dipersiapkan sejak lama dan juga untuk jangka waktu lama dengan tidak melupakan saat ini. Program tersebut harus dapat meningkatkan nilai eksport. Jika kita dapat melakukan program peningkatan eksport berarti kita dapat membuat program peningkatan nilai tambah apapun yang dihasilkan oleh tenaga kerja kita di dalam negeri,” papar Andy Azisi Amin dalam siaran persnya.

Lebih lanjut dia mengatakan defisit transaksi berjalan pada triwulan III tahun 2018 semakin membengkak menjadi 8,8 miliar dolar AS atau 3,37% dari produk domestik bruto (PDB). Kecenderungan ini mengkhawatirkan dan menjadi yang tertinggi setelah kuartal II tahun 2014 yang pernah mencapai 9,5 miliar dolar AS atau 4,26% dari PDB kita.

Pelebaran defisit transaksi berjalan ini harus menjadi perhatian penting pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah. Sebab, ketergantungan terhadap impor migas adalah sangat masif, defisit neraca perdagangan migas semakin melonjak, ketahanan energi menjadi krusial ditengah pelemahan Rupiah dan naiknya harga minyak dunia

Dia menjelaskan defisit neraca jasa yang persisten mengindikasikan lemahnya jasa transportasi domestik dalam melayani kebutuhan perdagangan luar negeri. Sedangkan trend penurunan kinerja ekspor dan komposisi ekspor yang terus didominasi komoditas, mencerminkan lemahnya pendalaman struktur industri nasional, bahkan telah terlihat tanda-tanda deindustrialisasi yang jelas.

"Semakin besarnya defisit pendapatan primer mengindikasikan kualitas penanaman modal asing yang semakin buruk dimana investor asing mengirim modal kembali ke luar negeri dalam jumlah yang semakin besar,”paparnya.

Dosen kebijakan publik Institut STIAMI Eman Sulaeman Nasim, mendukung program pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang akan merubah defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan dengan cara meningkatkan ekspor yang harus lebih besar dari pada import. Agar nilai ekspor lebih besar akan dilakukan upaya menyiapkan produk-produk yang berkualitas termasuk dari sisi desain dan kemasan. Serta diversifikasi pasar.

Dia menambahkan, pada Triwulan III tahun 2018 ini defisit neraca perdagangan salah satunya disebabkan meningkatnya impor minyak dan gas (Migas) untuk kebutuhan transportasi dan industri di tanah air. Hal tersebut bisa ditutup lewat program jangka pendek dan jangka panjang, antara lain dengan penciptaan dan pemanfaatan sumber energi alternatif seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga angin yang sudah dibangun dan diresmikan pemanfaatannya oleh Presiden Joko Widodo di daerah Sulawesi. Serta memperbanyak sarana transportasi yang menggunakan listrik.

Eman Sulaeman Nasim menyarankan pemerintah untuk bisa meniru apa yang dilakukan pemerintah TiongKok dan India. Yakni memanfaatkan kelebihan jumlah penduduk untuk dapat meningkatkan eksport. Kelebihan jumlah penduduk harus dikolarborasikan dengan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki serta kemajuan teknologi, sehingga menghasilkan produk eksport yang lebih baik m baik eksport hasil produksi industri ke luar negeri, maupun ekspor jasa atau tenaga kerja yang profesional dan terlatih.

Tag : ekspor
Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top