Bisnis.com, JAKARTA — Periode ‘gencatan senjata’ perang dagang antara Amerika Serikat dan China selama 90 hari akan memberi sentimen positif bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, risiko ketidakpastian yang masih akan tetap ada menuntut RI tetap harus berhati-hati.
Pengenduran tensi perang dagang antara AS dan China menjadi topik headline koran cetak Bisnis Indonesia edisi Senin (3/12/2018). Berikut laporannya.
Sejumlah pihak yang dihubungi Bisnis menilai bahwa kesepakatan ‘gencatan senjata’ di antara AS dan China yang dicapai di sela-sela pertemuan puncak G20 di Buenos Aires, Argentina, hanya memberi sentimen positif pada jangka pendek saja. Dalam jangka panjang, masih ada bayang-bayang ketidakpastian mengenai hubungan kedua negara tersebut.
Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee menilai ‘gencatan senjata’ perang dagang akan menyebabkan perubahan konsumsi, investasi, penurunan risiko pasar, dan penguatan rupiah. Harapannya, investasi bisa kembali masuk ke pasar modal, dan mendongkrak IHSG ke posisi lebih tinggi sampai dengan akhir tahun.
“Bagi Indonesia, ini sentimen positif jangka pendek, tetapi jangka panjang harus hati-hati. Sebab, AS mulai mengarah pada Jepang untuk menyeimbangkan neraca perdagangan,” ujarnya, Minggu (2/12/2018).
Hal senada juga diungkapkan oleh Analis FAC Sekuritas Wisnu Prambudi Wibowo. Menurut dia, periode ‘gencatan senjata’ akan menimbulkan gairah baru bagi pasar modal Indonesia, yang selama ini turut terkena sentimen negatif dari perang dagang.
“Capital inflow akan masuk kembali dan saham-saham yang berkapitalisasi besar akan diuntungkan. Potensi untuk window dressing semakin kencang bila perang dagang mereda,” ujar Wisnu.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform for Economic (Core) Indonesia Muhammad Faisal menilai ‘gencatan senjata’ perang dagang, termasuk juga komitmen anggota G20 untuk mereformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), tidak akan berdampak signifikan dalam mengurangi tekanan eksternal bagi Indonesia.
Menurut dia, kesepakatan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping tidak serta-merta meredakan gejolak perekonomian global. Oleh karena itu, ketidakpastian tetap ada, meskipun tidak ada tekanan tambahan.
“Pertemuan hanya menunda penerapan tarif tambahan pada awal Januari 2019. Tidak meredakan, tetapi setidaknya tidak menambah tekanan lebih,” ujar Faisal.
Seperti dikutip dari Reuters, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan bahwa Trump dan Jinping telah sepakat menahan pemberlakuan ataupun pengumuman tarif baru selama perundingan antara kedua negara masih berlangsung.
“Kedua Presiden setuju bahwa kedua belah pihak harus meluruskan hubungan bilateral. Diskusi mengenai isu ekonomi dan perdagangan sangat positif dan konstruktif. Kedua kepala negara mencapai konsensus untuk menahan kenaikan tarif baru,” ujar Wang.
Shane Oliver, Head of Investment Strategy di AMP Capital Investors Ltd., di Sydney, Australia, mengungkapkan meski masih ada ketidakpastian, menurunnya tensi dagang akan memberi kelegaan sementara bagi pasar. “Ini adalah berita bagus untuk ekonomi global dan pasar modal, khususnya di pasar negara berkembang .”
David Loevinger, analis TCW Group Inc. di Los Angeles, AS, menilai sulit untuk memperkirakan perubahan fundamental yang dapat diraih dari perundingan 90 hari yang dijadwalkan untuk AS & China tersebut. “Namun, sikap lunak AS saat ini membuka peluang bahwa AS akan melunak juga pada Maret .”
Reformasi WTO
Meskipun tensi dagang di antara kedua negara sudah reda, berlarutnya perselisihan dagang AS & China tetap membuat anggota-anggota G20 merasa reformasi WTO tetap harus dilakukan.
Reformasi WTO juga menjadi salah satu dari 31 butir komunike yang dicapai dalam KTT G20. ‘Banyak usulan begitu . Namun, baru ada kata-kata perubahan, mereformasi. Belum ada usulan yang konkret,” ujar Wapres Jusuf Kalla yang turut menghadiri pertemuan tersebut.
Para pemimpin G20, sambungnya, menilai sistem perdagangan global saat ini sudah tidak relevan lagi dan harus diperbarui atau direformasi. “Indonesia mendukung 100% bukan hanya kegiatan perdagangan bebas, melainkan perdagangan yang fair atau adil.”
Direktur Eksekutif Core Muhammad Faisal menambahkan kesepakatan G20 untuk mereformasi WTO masih harus diikuti kebijakan lanjutan, dan Indonesia dapat mengambil banyak peran. Sebab, dalam berbagai aturan WTO, Indonesia acapkali dirugikan dengan aturan yang ada.
Sementara itu, ditemui dalam kesempatan berbeda di sela-sela KTT G20, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia sepakat untuk membawa isu reformasi WTO ke perhelatan G20 tahun depan di Jepang. “Bagaimanapun juga, Indonesia merupakan negara terbuka serta mendapatkan benefit dari perdagangan.” (Rinaldi M Azka/Dwi Nicken Tari/Feni Freycinetia/Novita Sari Simamora)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
