Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu meningkatkan denominasi rupiah dan investor jangka panjang dalam pembiayaan anggaran pada 2019.
Kepala Ekonom Bank Central Asia ( BCA) David Sumual menuturkan pemerintah perlu untuk terus meningkatkan denominasi rupiah dalam pembiayaan sembari terus mencari investor yang berinvestasi jangka panjang.
"Ke depan rupiahnya harus dinaikkan, kalau pun tetap saja rupiah dipegang asing itu yang sewaktu-waktu akan membuat rupiah bergejolak saat terjadi outflow. [Artinya] Perlu mengarah investasi yang jangka panjang dari negara lain, seperti lembaga investasi negara lain yang orientasi investasinya jangka panjang tidak hit and run," ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (4/12/2018).
Menurutnya, dari sisi komposisi pelan-pelan rupiah memang harus semakin besar, sebab menurutnya potensi pembiayaan dari dalam negeri belum dimaksimalkan.
Dengan begitu, strategi peningkatan penerbitan surat berharga (SBN) ritel dia nilai baik, karena permintaan dalam negeri masih rendah, tabungan domestik rendah, sehingga memang perlu untuk ditingkatkan.
Dia mencontohkan di negara lain seperti Malaysia ada kewajiban tabungan domestik sebesar 10%--20% dari total penghasilan untuk dana pensiun yang akan diputar dalam mekanisme investasi seperti SBN.
Baca Juga
"Di kita masih rendah, kalau semakin besar itu akan dana tabungan dalam negeri meningkat rupiah diperbesar," ungkapnya.
David melanjutkan pemerintah perlu pula untuk menyasar menyasar investor asing jangka panjang seperti bank sentral negara lain.
Dia merinci dari 100% SBN, 37% dimiliki asing dan hanya 6% dari bank sentral dari negara lain. Artinya, tidak apa-apa asing memiliki SBN tetapi diperlukan investor yang lebih stabil dan jangka panjang.
Dia pun menilai pre-funding yang dilakukan pemerintah dengan menerbitkan global bond sebesar US$3 miliar sebagai langkah yang baik. Sebab, di masa yang akan datang suku bunga The Fed akan kembali naik dan Indonesia akan butuh valas.
"Kita masih butuh valas dan ini sudah tepat pre-funding dari sekarang," imbuhnya.
Sebelumnya, pemerintah menyusun strategi pemenuhan pembiayaan utang APBN 2019 dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara bruto mencapai Rp825,70 triliun, menurun dibandingkan target pada APBN 2018 sebesar Rp856,49 triliun.
Rencananya, penerbitan SBN valas pada kisaran Rp115,598 triliun--Rp140,369 triliun 14%--17% dari SBN bruto tetapi tetap dapat disesuaikan dengan potensi sumber pembiayaan lainnya dan kebutuhan pembiayaan.
Sementara itu, porsi penerbitan SBN valas pada 2018 mencapai 20% dari total SBN bruto atau mencapai Rp 169,28 triliun, yang dipenuhi dengan penerbitan tiga mata uang, yakni dollar AS, yen Jepang, dan euro.
Di sisi lain, pemerintah juga sudah menerbitkan pre-funding SBN valas sebesar US$3 miliar sebagai modal awal pembiayaan pada 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
