Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB) meproyeksi pertumbuhan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) pada tahun depan akan sedikit melambat dari pertumbuuhan tahun ini. Hal ini salah satunya disebabkan oleh dimulainya transmisi kenaikan suku bunga acuan ke bunga kredit.
Head of Corporate Secretary Division Bank BJB Muhammad Asadi Budiman mengatakan penyaluran KPR pada 2019 diperkirakan tumbuh sebesar 10% secara tahunan. Kenaikan tersebut, sambungnya, beraitan erat dengan kecenderungan lebih tingginya suku bunga dasar pada tahun depan dibandingkan dengan tahun ini.
"[Pertumbuhan penyaluran KPR akan] sedikit lebih rendah secara presentase, tapi [akan tetap] stabil dari sisi nominal," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (6/12/2018).
Asadi menambahkan akibat dari tren kenaikan suku bunga, perseroan akan lebih selektif dalam menyalurkan KPR pada tahun depan. Hal ini, menurutnya, dilakukan perseroan untuk menjaga kualitas aset agar tetap terjaga dan risiko kenaika suku bunga dapat lebih termitigasi. Adapun pada akhir tahun sampai tahun depan, menurut Asadi, perseroan akan menjaga rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) KPR di posisi 1,6%.
Asadi berujar hingga akhir kuartal III/2018 penyaluran KPR tumbuh sebesar 12,5% menjadi Rp5,7 triliun dari realisasi periode yang sama tahun lalu senilai Rp5 triliun. Pada kuartal IV/2018, lanjutnya, perseroan masih melihat adanya potensi untuk menyalurkan pembiayaan KPR sekitar Rp150 miliar.
Sebelumnya, Asadi mengatakan perseroan menargetkan akan menyalurkan kredit pemilikan rumah berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada akhir tahun kepada 850 debitur atau tumbuh sebesar 5,15 secara tahunan.
Head of Corporate Secretary Division Bank BJB Muhammad Asadi Budiman mengatakan hingga kuartal III/2018 perseroan telah menyalurkan KPR berskema FLPP kepada 609 debitur dengan plafond Rp72,10 miliar.
Head of Corporate Secretary Division Bank BJB Muhammad Asadi Budiman mengatakan hingga kuartal III/2018 perseroan telah menyalurkan KPR berskema FLPP kepada 609 debitur dengan plafond Rp72,10 miliar.
Asadi menambahkan sebagai provinsi yang menempati peringkat atas dalam hal jumlah populasi, provinsi Jawa Barat dan Banten memiliki potensi penyaluran KPR berskema FLPP yang besar bagi perseroan. Pasalnya, jika melhat data kebutuhan rumah (backlog) Kementarian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), provinsi Jawa barat per 2015 masih memiliki backlog sejumlah 2,3 juta rumah.
Hingga bulan kesepuluh 2018, aset perseroan tumbuh 5,81% menjadi Rp114,1 triliun dari 107,8 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan portofolio kredit perseroan sebesar 2,73% menjadi Rp72,9 triliun. Adapun dana perseroan tumbuh 4,97% menjadi Rp89,8 triliun dari Rp85,6 triliun secara tahunan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
