Kejar Pembangunan Ekonomi, Pemerintah Tindaklanjuti Rekomendasi AIFED

Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dalam acara The 8th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) 6-7 Desember di Nusa Dua, Bali, ke dalam kerangka kerja pemerintah dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
Achmad Aris | 07 Desember 2018 11:22 WIB
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memaparkan materinya saat menjadi pembicara utama pada pembukaan Konferensi Nasional The Institute Internal Auditors (IIA) Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/10). - JIBI/Rachman

Bisnis.com, NUSA DUA - Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dalam acara The 8th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) 6-7 Desember di Nusa Dua, Bali, ke dalam kerangka kerja pemerintah dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan berbagai analisis dan masukan yang dihasilkan dalam pertemuan AIFED akan menjadi pijakan dalam penentuan kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.

"Cerita ini tidak boleh berhenti. Apa yang dihasilkan selama 2 hari pertemuan ini baru permulaan. Ke depan kami akan menjadikannya menjadi sesuatu yang terimplementasi," kata Mardiasmo saat menutup acara AIFED, Jumat (7/12/2018).

Mardiasmo menjelaskan sejumlah isu yang menjadi penekanan dalam acara AIFED ini adalah Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berpotensi masuk daftar negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada 2050. "Proyeksi PwC's menggarisbawahi potensi Indonesia. Tentu untuk merealisasikan proyeksi tersebut syaratnya adalah transformasi ekonomi yang kuat," jelas Mardiasmo.

Sementara itu, sambungnya, ADB mengidentifikasi tantangan yang harus dihadapi Indonesia terkait masalah industrialisasi. "ADB menggarisbawahi bahwa pemerintah harus mengintervensi untuk mengangkat sektor manufaktur seperti dengan menyederhanakan prosedur perizinan usaha, meningkatkan ketersediaan infrastruktur, dan memberikan berbagai insentif," ujarnya.

Isu penting lain yang ditekankan oleh ADB, lanjutnya, adalah rekomendasi untuk meng-upgrade dan mendiversifikasi dari aktivitas berbasis sumber daya alam. "Ini poin yang sangat penting dan sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Untuk jangka panjang, Indonesia harus fokus pada industri bernilai tambah," ujar Mardiasmo.

Mardiasmo mengungkapkan pemerintah saat ini sedang dalam proses meningkatkan industri hilir dan mendorong industri bernilai tambah."Pada saat yang sama, pemerintah meminimalisasi dampak buruk terhadap lingkungan," kata Mardiasmo.

Lebih lanjut, Mardiasmo menambahkan salah satu faktor berpengaruh dalam tata ekonomi global ke depan adalah teknologi dan perubahan teknologi sendiri berlangsung sangat cepat.

"Jika kita tidak mulai mempersiapkan diri untuk revolusi industri 4.0, kita akan kehilangan peluang penting untuk memanfaatkan perkembangan teknologi guna peningkatan produktivitas dan potensi pertumbuhan atau yang kita sebut sebagai peningkatan inklusi ekonomi."

Terkait dengan revolusi industri 4.0, jelas Mardiasmo, pemerintah telah merilis roadmap "Making Indonesia 4.0" untuk mempersiapkan Indonesia agar siap menghadapi tren baru kemajuan teknologi.

"Roadmap ini diharapkan untuk mendorong transformasi lebih banyak industri bernilai tambah dan hilir, yang sejalan dengan kebijakan industri pemerintah," jelasnya.

Di sisi lain, Mardiasmo melihat transformasi sumber daya manusia juga faktor penting lainnya yang perlu untuk ditingkatkan. "Pengalaman Korea dalam upayanya mencapai pertumbuhan yang inovatif dan berkelanjutan menunjukkan pentingnya pembangunan sumber daya manusia," ujarnya.

Tag : ekonomi indonesia
Editor : Fajar Sidik

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top