Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada menteri, pimpinan lembaga, serta gubernur dalam rangka melaksanakan berbagai program pemerintah pada 2019.
Arahan ini diberikan Presiden Jokowi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) secara simbolis kepada 12 Menteri/Pimpinan Lembaga dan Alokasi TKDD kepada seluruh gubernur.
Kepala Negara meminta agar seluruh aparatur pemerintah dapat menjaga amanah setiap rupiah anggaran yang dikumpulkan dari perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah kepada pembangunan serta menyejahterakan rakyat.
Dikutip dari keterangan resmi yang diterima Bisnis, Selasa (11/12/2018) Presiden memberikan enam amanat kepada pelaksana anggaran 2019.
"Pertama, mempersiapkan program-program pembangunan pada 2019 dengan baik agar dapat berjalan efektif sejak awal Januari 2019 dan memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat. Untuk itu, agar dapat dilakukan persiapan lelang lebih awal," tuturnya.
Kedua, memastikan agar alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan utama, yang langsung dirasakan masyarakat, dan melakukan pembatasan dan penghematan belanja-belanja pendukung seperti biaya rapat, perjalanan dinas, serta honorarium.
Ketiga, melakukan pemantauan efektivitas kegiatan dan anggaran secara berkala baik bulanan atau per kuartal untuk meyakini semua program Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) berjalan maksimal, dan terus melakukan perbaikan.
Keempat, Presiden meminta agar para pelaksana anggaran menghilangkan penyalahgunaan anggaran, baik dalam bentuk pemborosan, mark up, maupun perbuatan menyimpang lainnya. Dengan demikian, pimpinan instansi harus ikut serta dalam melakukan pengawasan, serta mengoptimalkan dukungan aparat pengawas internal di masing-masing K/L dan Pemda.
Kelima, memperbaiki koordinasi dan sinergi baik antar kementerian, antar Pemda, maupun antara pusat dan daerah untuk bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian output kegiatan pembangunan.
Terakhir, agar pelaksana anggaran melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada publik mengenai kegiatan, anggaran, dan hasiI-hasil output yang dicapai, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan benar mengenai program kerja pemerintah dan hasilnya.
Jokowi juga berharap agar para menteri, pimpinan lembaga, serta gubernur dapat berkoordinasi dengan seluruh jajarannya untuk dapat menindaklanjuti arahan Presiden untuk melaksanakan APBN/APBD 2019 secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
