Bisnis.com, JAKARTA - Anggaran bantuan sosial (bansos) berupa program keluarga harapan (PKH) meningkat dua kali lipat menjadi Rp38 triliun pada 2019 mendatang alokasi tahun ini sebesar Rp19 triliun. Langkah ini disebut dalam rangka mempercepat pengurangan angka kemiskinan.
Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan anggaran tersebut sudah disepakati dan masuk dalam APBN 2019 dan ada pada pagu anggaran Kementerian Sosial (Kemensos).
"Yang mendasari adalah upaya pemerintah untuk kurangi angka kemisikinan jadi dipercepat, [tahun ini] realisasi PKH sudah 97% dari seluruh Indonesia yang 3% terkendala dari daerah yang remote, terpencil dan susah infrastruktur," ungkapnya di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (11/12/2018).
Agus menjelaskan proses pencairan PKH pada 2019 akan diproses dalam empat tahap dan penyalurannya dimajukan menjadi bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Selain itu, target penerimanya pun sejumlah 10 juta keluarga.
Selain itu, terdapat metode berbeda dalam penyaluran pada 2019. Pemerintah menyalurkan dengan mekanisme non-flat dimana setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memenuhi komponen tertentu, sementara sebelumnya pada 2018 KPM mendapatkan pemasukan flat sebesar Rp1,8 juta per tahun.
"Komponen pertama KPM yang diwakili ibu-ibu harus yang sedang hamil dan atau keluarga yang mempunyai balita dan atau anak tengah bersekolah SD, SMP atau SMA. Masing-masing komponen itu ada indeksnya, di luar bantuan tetap yang Rp250.000," katanya.
Agus menuturkan ketika ada Ibu yang tengah hamil dalam KPM, akan ada tambahan indeks begitupun dengan adanya tambahan tanggungan anak lainnya, penerima akan mendapatkan manfaat di luar Rp250.000 yang sudah tetap.
Selain komponen tersebut, apabila ditemukan anggota keluarga lanjut usia (lansia), maka akan ada tambahan bantuan dan ketika terdapat anggota keluarga yang mengalami disabilitas juga mendapatkan bantuan tambahan.
"Tahun depan komponen itu yang kita lihat, jumlah KPM-nya tetap 10 juta, maksimal Rp3,6 juta sampai Rp4 juta per tahun. Jadi data dari pendamping, mereka harus cermati komponen itu," paparnya.
Agus menegaskan bahwa KPM akan menerima bantuan dengan jumlah yang berbeda-beda menyesuaikan dengan komponen-komponen tambahan di luar jumlah bantuan tetapnya.
Agus menjelaskan batas bawahnya Rp550.000 per tahun, sementara kalau istrinya hamil menjadi Rp1 juta per tahun. Dia itu perbedaannya. kpm-nya sama kecuali ada yang graduasi."Sistem bantuannya tidak lagi flat, tahun lalu kan dia mau punya anak satu, mau dia punya anak dua, sekolahnya SD cuma satu, SD-SMA bantuannya flat Rp1,8 juta per tahun," katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menuturkan pentingnya pendataan masyarakat miskin penerima bantuan PKH harus bisa berdasarkan nama dan alamatnya yang tepat sasaran.
"Data keluarga miskin dibutuhkan by name by address, sementara teknologi cashless uangnya bisa ketahuan dipakai untuk apa saja, sehingga anak-anaknya bisa sekolah," ungkapnya.
Dengan demikian, bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan seluruh keluarga pendapatan terbawah mendapatkan kesempatan anaknya bisa mengakses pendidikan dan kesehatan dan akhirnya memotong tali kemiskinan antar generasi.
Sri Mulyani berharap agar semua program dapat berjalan dengan baik, akuntabel, presisi dan dampaknya bisa diukur. "Bahwa intensi membantu masyarakat kecil itu dilakukan oleh semua politisi, tapi menterjemahkannya juga penting. Untuk itu, anggaran PKH naik 2 kali lipat jadi Rp38 triliun untuk 10 juta keluarga miskin, mereka dapat 2 kali lipat," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
