JAKARTA: Di tengah gugatan Ikatan Pegawai Bank Indonesia (Ipebi), Pansus RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menemukan titik temu dalam hal koordinasi antar lembaga yang selama ini menyita waktu pembahasan.Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) Fuad Rahmany membenarkan bahwa sudah ada persamaan persepsi dalam koodinasi pengaturan dan pengawasan perbankan.Sudah ada titik terang dalam hal koordinasi untuk pengaturan dan pengawasan sektor perbankan, ujarnya kepada Bisnis, Senin.Namun, Fuad masih enggan menjelaskan detail garis koordinasi yang disepakati antara pemerintah dengan legislatif selaku pembahas RUU tersebut. Saat ini saya belum bisa sampaikan infonya karena masih belm final dan masih merupakan aspek yang masih dalam pembicaraan intensif, paparnya.Semula kubu pemerintah dan legislatif saling bersitegang dalam hal struktur koordinasi OJK dengan lembaga lain, terutama dengan Bank Indonesia yang dikhawatirkan akan memutus akses kebijakan moneter.Selain itu, pemerintah menolak jika pemilihan dewan komisioner dilakukan oleh DPR, tetapi penunjukan langsung oleh presiden. Adapun legislatif meminta dari tujuh anggota dewan komisioner OJK, sebanyak lima dewan komisioner dipilih oleh wakil rakyat itu.Di tengah pembahasan RUU OJK yang hampir finalisasi itu, Ipebi menolak adanya OJK sebagai pengatur dan pengawas perbankan. Mereka beralasan bahwa mandate dalam UU bukan pembentukan OJK.Di samping itu, mereka melihat pembentukan RUU OJK sarat dengan kepentingan politik, sehingga Ipebi berencana untuk membuat RUU OJK tandingan. (ln)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
