JAKARTA: Ikatan Pegawai Bank Indonesia akan mengajukan ujia materi (judicial review) terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Mahkamah Konstitusi.
Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI) Agus Santoso menilai pembentukan lembaga OJK yang saat ini sedang dipersiapkan oleh parlemen berpotensi inkonstitusional apabila lembaga tersebut terpisah dari Bank Indonesia.Agus menyatakan posisi BI sebagai bank sentral merupakan amanat dari pasal 23 d undang-undang dasar 1945. Hal itu kemudian dijabarkan dalam UU 23 tahun 1999 tentang BI sebagai telah diubah dalam UU 3 tahun 2004.UU BI secara tegas mengatur bahwa sistem hukum Bank Sentral sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4,7 dan 8 adalah suatu kesatuan sistim dari fungsi pengawasan bank, moneter dan sistim Pembayaran, kata Agus Santoso, seusai konferensi pers di gedung BI hari ini.Dia mengingatkan apabila salah satu fungsi BI, yakni pengawasan perbankan diambil alih oleh lembaga OJK sebaiknya lembaga itu masih berada dalam lingkup struktur BI.OJK bisa menjadi lembaga otonom yang berada di BI. IPEBI ingin agar OJK yang dimaksud adalah yang secara hukum dan praktek dapat memperkuat pelaksanaan tugas BI sejalan dengan amanat UUD 1945, tegasnya.Dia mengingatkan apabila pemerintah dan DPR masih menginginkan lembaga OJK terpisah dari BI, Agus menyatakan, IPEBI tidak akan ragu untuk mengajukan uji materi [judicial review] ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kita punya standing terhadap hal itu, kata dia.(mmh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
