Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Table Normal";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-priority:99;mso-style-qformat:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-para-margin:0in;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:widow-orphan;font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Bi/perbankan
09/12
Oleh Hendri T. Asworo
JAKARTA: Rapat Pansus RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pindah ke Hotel Borobudur setelah pekan lalu berada di Hotel Aryaduta. Pembahasan materi rapat kerja masih seputar skema pemilihan dewan komisioner OJK.
Iya, sekarang rapat di Borobudur. Kami akan marathon menyelesaikan pembahasan draf RUU OJK, kata Achsanul Qosasih, Anggota Pansus RUU OJK dari fraksi Demokrat, saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR/MPR RI, sore ini.
Menurut dia, pembahasan materi rapat kerja masih seputar skema pemilihan dewan komisioner yang sudah dibahas sejak pekan lalu. Dia berharap pembahasan RUU OJK bisa selesai dalam waktu tiga hari ini.
Dia opimistis pembahasan RUU OJK selesai sebelum tanggal 17 Desember 2010, sehingga bisa dibawa ke paripurna DPR RI sebelum masa reses. Jadwal amanat UU pun bisa tercapai hingga akhir tahun ini.
Pembahasan RUU OJK sebelumnya masih terganjal dua klausul, yakni masalah koordinasi antarlembaga dan pemilihan dewan komisioner. Pada awal pekan ini sudah disepakati skema koordinasi antarlembaga terutama akses Bank Indonesia terhadap industri perbankan.
Kini pembahasan masih terganjal satu klausul mengenai pemilihan komisioner OJK. Legislatif meminta pemilihan lima komisioner OJK melalui DPR, sedangkan dua komisioner tidak memiliki hak suara karena mewakili pemerinah dan bank sentral.
Adapun pemerintah meminta ketujuh komisioner melalui presiden dan legislatif cukup mendapatkan konfirmasi saja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
