BI buat klarifikasi bersihkan nama institusi

JAKARTA: Meskipun membantah tak ada unsur percobaan suap, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution akan melayangkan surat pernyataan klarifikasi untuk membersihkan institusi dari tudingan permintaan dana anggota DPR sebesar Rp100 miliar.
Saeno | 17 Desember 2010 08:02 WIB

JAKARTA: Meskipun membantah tak ada unsur percobaan suap, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution akan melayangkan surat pernyataan klarifikasi untuk membersihkan institusi dari tudingan permintaan dana anggota DPR sebesar Rp100 miliar.

Darmin Nasution mengatakan secara subtansi polemik mengenai isu suap sudah selesai setelah dilakuan pertemuan antara Anggota Komisi XI DPR RI dengan Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia (Ipebi) Agus Santoso.

Soal substansi sebenarnya sudah lebih awal diselesaikan antara waktu itu berkumpul selain sejumlah anggota komisi XI juga ada dari BI, dimana ada saudara Agus yang kemudian orang yang terkait dari komisi XI, ujarnya di Gedung Bank Indonesia, hari ini.

Menurut dia, memang sempat terjadi perbedaan pendapat dalam pertemuan tersebut. Namun, lanjutnya, ada titik temu, sehingga mereka saling meminta maaf. Ini namanya hal-hal yang kalau mau dilabar-lebarkan bisa menjadi masalah, tapi kalau disederhanakan bisa selesai.

Agus merupakan pegawai BI yang menggulirkan isu suap kepada salah satu Anggota Komisi XI DPR RI dengan inisial MH. Namun, MH membantah bahwa telah meminta dana sebesar Rp100 miliar untuk suksesi sejumlah rancangan UU dan anggaran tahunan BI.

Meskipun sudah ada permintaan maaf, kata Darmin, ada keinginan dari kalangan Komisi XI agar BI membuat surat pernyataan bahwa tidak ada upaya penyuapan atau meminta suap baik dari kedua-belah pihak.

Pihak komisi XI menginginkan BI ikut memberikan klarifikasi. Saya sebetulnya mengatakan BI bukan pihak disini, yang menjadi pihak adalah orang yang bersangkutan, tapi karena diharapkan supaya ini selesai, kemudian membuat ini clear, ya kami juga mengatakan oke, tuturnya .

Menurut dia, pihaknya akan membuat penjelasan bahwa BI tak pernah melakukan atau meminta orang untuk melakukan penyuapan dalam rangka suksesi pembahasan RUU dan anggaran tahunan BI.

Ya kami akan menyiapkan surat yang isinya adalah BI tidak pernah melakukan atau meminta siapapun melakukan pembicaraan mengenai uang dalam rangka penyelesaian RUU maupuan anggaran tahunan BI, jelasnya.

Dia menambahkan surat tersebut rencananya akan dikirimkan hari ini kepada Komisi XI DPR RI. Darmin mengaku tak khawatir jika suatu saat surat tersebut dijadikan alat untuk berlindung dari proses hukum. Tidak, kita hanya menjelaskan mengenai BI. Tidak menjelaskan mengenai siapa-siapa.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top