JAKARTA: Pemerintah akan menugaskan bank-bank BUMN untuk membantu penyediaan pendanaan kepada pemilik 520 unit stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) guna melengkapi infrastrukturnya menghadapi kebijakan pengaturan konsumsi BBM bersubsidi mulai 2011.
Pendanaan yang dibutuhkan diperkirakan mencapai sekitar Rp104 miliar--Rp156 miliar dengan asumsi setiap SPBU akan menghabiskan dana sekitar Rp200 jutaRp300 juta untuk memperbaiki infrastrukturnya.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Herawati Legowo mengatakan tidak semua SPBU berlogo Pertamina yang tercatat sebanyak 4.667 merupakan outlet ritel milik BUMN tersebut. Dari jumlah SPBU itu, katanya, 520 unit di antaranya memang memerlukan tambahan investasi.
Dana investasi yang dibutuhkan untuk perbaikan beberapa infrastruktur, seperti dispenser dan tangki penyimpanan, diperkirakan rata-rata mencapai Rp200 jutaRp300 juta per unit SPBU. Terkait dengan kebutuhan itu, katanya, pengusaha SPBU telah meminta kepada pemerintah untuk menfasilitasi pinjaman dana.
Ini ada permintaan dari pengusaha SPBU supaya pemerintah menfasilitasi pinjaman dana. Kami akan rapat koordinasi nanti malam [malam hari ini] di kantor Menko Perekonomian. Aka nada penugasan khusus kepada bank BUMN, katanya hari ini.
Evita menerangkan fasilitas pendanaan tersebut akan dilakukan secara bertahap, dan terpenting adalan SPBU di wilayah Jabodetabek sebagai titik pertama kebijakan pengaturan tersebut diterapkan. Setelah itu, katanya, fasilitas pendanaan akan digulirkan untuk SPBU-SPBU yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Untuk Jabodetabek sebenarnya perbaikan itu bisa sudah tuntas 100% pada pertengahan Januari. Jadi, kalau misalnya dimulai pada April, kami bisa lebih siap lagi, ungkapnya.
Berdasarkan data pemerintah, dari 520 unit SPBU yang memerlukan investasi baru untuk bisa menjual bensin RON 92 dan RON 95, 170 unit diantaranya terdapat di Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Terdapat masing-masing 80 unit SPBU di DI Yogyakarta and Jawa Tengah, 48 unit di Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT, 118 unit di Sumatera, 29 unit di Kalimantan, 32 unit di Sulawesi dan 53 unit SPBU di Maluku dan Papua.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan jadwal tahapan pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan mundur 3 bulan seiring dengan penundaan pelaksanaan kebijakan ke akhir Maret 2011. Menurut Hatta, pemerintah tidak mungkin menunda lagi kebijakan pengaturan BBM bersubsidi, mengingat besarnya anggaran yang terserap untuk mensubsidi BBM tersebut.
Terkait dengan hal itu, Evita mengatakan keraguan yang terjadi diharapkan hanya pada tahap awal permulaan program pengaturan. Untuk jadwal selanjutnya, katanya, pemerintah akan mengupayakan penerapan program sesuai dengan jadwal semula.
Sebetulnya belum tentu juga per 1 April 2011 loh...Tetapi kami harapkan Jawa-Bali tetap pada Juli, hanya mulai awalnya saja yang ragu-ragu, tetapi diharapkan tidak ada kemunduran, katanya.
Sementara itu, Evita mengatakan pemerintah mempersiapkan kajian tambahan untuk pelaksanaan program pengaturan konsumsi BBM. Sebelumnya, katanya, pemerintah telah menuntaskan kajian dengan melibatkan Universitas Indonesia.
Sebetulnya kajian sudah dilakukan tetapi mereka minta ada kajian tambahan. Yang lama itu sudah sekitar Juli tuntas dari UI dan ini ada tambahan kajian lagi. Kita akan pilih konsultannya dengan anggaran 2011. Akan mulai Januari di antaranya akan kita undang beberapa universitas seperti UI, ITB, UGM, kita akan undang dan kami akan pilih. (mrp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
