JAKARTA: Bank Indonesia bereaksi keras terhadap kritik para bankir yang kecewa terhadap bank sentral dan berpandangan bahwa regulasi adalah hambatan utama bagi pertumbuhan industri.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution menyatakan pengaturan otoritas perbankan di beberapa negara Asean saat ini sudah jauh lebih ketat dibandingkan Indonesia.
Sebab itu Indonesia setidaknya harus memiliki peraturan yang setara. "Jadi kalau ada yang bilang regulasi BI menghambat industri, saya kira orang-orang ini tidak mau diatur," tegasnya.Sebelumnya, firma akuntan publik PwC Indonesia merilis survei yang mengungkapkan kekecewaan pelaku industri terhadap bank sentral.
Dalam survei itu juga terungkap, para bankir menilai regulasi perbankan adalah hambatan utama bagi pertumbuhan industri.Ashley Wood, Penasihat Teknis Divisi Perbankan PwC Indonesia, mengatakan banyak responden yang menilai regulasi sering tidak jelas dan berlebihan.
Karena itu, regulasi tersebut tidak jarang menyebabkan keresahan yang tidak perlu bagi manajemen, kendala pada profitabilitas dan mengurangi kemampuan dalam menyalurkan kredit. “Hanya 11% dari mereka [para bankir] yang disurvei menganggap peraturan di sektor perbankan cukup mendukung,” ujarnya.
Berleha-leha
Menurut Darmin, bankir yang gelisah atas rencana regulasi yang akan ditetapkan bank sentral perlu memahami bahwa regulasi sama, atau bahkan lebih ketat telah ditetapkan di negara lain.
Jadi, sudah bukan masanya lagi bank dapat berleha-leha dengan aturan yang lemah, seperti yang berlaku pada masa terdahulu.
"Jangan berharap di dunia seperti sekarang ini, setelah terjadi kebablaslasan di sana-sini, baik melalui subprime mortgage, maupun derivatif, masih bermimpi perbankan itu diaturnya secara lemah."
"Tidak ada lagi, masa itu sudah lewat. Orang sudah belajar bahwa pengaturan harus jauh lebih ketat," tegasnya, 27 April 2012.Menurutnya regulator banyak menerapkan aturan terhadap sektor perbankan karena bank tidak hanya menggunakan uang pemilik modal, melainkan juga menggunakan dana masyarakat yang dititipkan.Oleh karena itu, lanjut Darmin, otoritas harus mengatur ketat fungsi intermediasi karena berkaitan dengan efisiensi penggunaan dana masyarakat."Bukan hanya kredit to GDP [growth domestic product] rendah, tapi juga tidak efisien jadi perlu diatur supaya intermediasi kredit produktif berjalan dan efisiensi berjalan,” katanya.
“Kita sudah dekat sekali masuk asean economic community, dan itu kita bersaing terbuka, padahal kita tidak efisien.” (Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
