JAKARTA—PT Bank Mutiara Tbk menjalin kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka mendukung penyaluran kredit mikro.
Dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Kamis (27/12), penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Direktur Bank Mutiara Ahmad Fajar bersama Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang diwakili oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Guratno Hartono.
Kemitraan tersebut mencakup penyediaan layanan perbankan kepada masyarakat penerima manfaat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perkotaan, yang dikoordinasikan lewat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
Dengan kemitraan itu, masyarakat dapat memeroleh layanan perbankan seperti pinjaman dan simpanan dari Bank Mutiara. Sehingga diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha penerima manfaat PNPM Mandiri/BKM.
Ahmad mengatakan kemitraan ini menunjukkan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap banknya. "Pemberian layanan perbankan ini tetap dilakukan secara prudent dengan memerhatikan kelayakan usaha mereka," ujarnya.
Menurut Ahmad, kemitraan dengan Kementerian PU turut mendukung rencana ekspansi perseroan yang fokus ke segmen usaha mikro. Tahun depan, perusahaan bakal membuka 100 outlet di berbagai daerah.
Sementara, Guratno menuturkan kerja sama dengan Bank Mutiara ini menjadi bentuk kepercayaan perbankan terhadap BKM yang sudah naik kelas menjadi bankable.
"Kami berharap para penerima manfaat PNPM Mandiri Perkotaan sebagai pelaku usaha mandiri berskala mikro dapat mengembangkan usahanya melalui dukungan permodalan dan akses pasar," terangnya.
Bank Mutiara menargetkan penyaluran kredit pada 2013 dapat menembus Rp12,97 triliun atau tumbuh 15,4% dari posisi akhir tahun ini. Perseroan memroyeksi kredit sepanjang 2012 menyentuh Rp11,24 triliun. Adapun per November, nilainya telah mencapai Rp10,7 triliun.
Di sisi dana pihak ketiga (DPK), perseroan mengharapkan jumlahnya menyentuh Rp14,76 triliun di tahun depan atau naik 26,19% dari prediksi akhir 2012 yang sebesar Rp12,91 triliun. Hingga November, total DPK telah mencapai Rp12,21 triliun. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
