Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara Tbk menggenjot penyaluran kredit pemilikan rumah dengan mengandalkan pameran properti, sebelum Bank Indonesia memperketat kredit segmen ini pada bulan depan.
Salah satu pameran properti yang menjadi andalan Bank Tabungan Negara (BTN) adalah Indonesia Property Expo 2013 yang digelar di Jakarta Convention Centre sejak 24 Agustus—1 September mendatang. Dalam pameran ini BTN menjadi mitra resmi dari para developer.
Irman A. Zahiruddin, Direktur BTN, menjelaskan pameran ini diikuti oleh 33 pengembang terkemuka. Perseroan menargetkan bisa menyalurkan kredit pemilikan rumah/apartemen (KPR/KPA) senilai Rp500 miliar selama pameran.
“Andalan dalam pameran ini adalah penjualan rumah tapak dan apartemen kelas menengah,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (25/8/2013).
Menurut irman, perseroan memiliki peluang besar dalam ekspansi KPR karena permintaannya cukup tinggi.
Perseroan mengaku tidak terlalu khawatir dalam penerapan loan to value (LTV) untuk KPR kedua mengingat sebagian besar nasabah adalah pembeli rumah pertama.
“Berdasarkan data selama ini bahwa sebagian besar atau lebih dari 90% KPR BTN adalah untuk pembiayaan rumah pertama,” ujarnya.
Bank sentral berencana memberlakukan LTV untuk KPR kedua mulai bulan depan.
Melalui kebijakan ini, nasabah akan dikenakan uang muka lebih tinggi apabila mengajukan KPR kedua, ketiga, dan seterusnya.
Penyaluran kredit BTN pada akhir Juni tumbuh 26,78% dibandingkan dengan setahun lalu menjadi Rp91,4 triliun.
Ekspansi kredit bank yang fokus pada kredit properti jauh lebih tinggi dari industri perbankan yang hanya tumbuh 20,6%.
BTN meraih laba bersih Rp673 miliar pada periode Januari—Juni 2013, meningkat tipis 2,2% dibandingkan tahun lalu yang tercatat Rp659 miliar.
Direktur Utama BTN Maryono mengatakan perseroan akan mengantisipasi kebijakan penurunan batas atas rasio intermediasi giro wajib minimum (GWM-LDR) dengan meningkatkan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR).
“Kalau aturannya batas CAR dinaikan maka akan kami naikan. Modalnya dari mana itu urusan nanti,” ujarnya.
Maryono mengatakan wajar perseroan mendapatkan pengecualian atas kebijakan GWM-LDR karena sebagian pendanaan berasal dari pasar modal, guna membiayai kredit jangka panjang hingga 20 tahun.
“Kami banyak gunakan jangka panjang seperti sekuritisasi dan obligasi yang tidak masuk perhitungan LDR,” ujarnya.
Bank sentral berencana merevisi aturan kebijakan GWM-LDR pada 3 bulan lagi atau sekitar November 2013 mendatang, guna memperlambat laju kredit seiring melandainya ekonomi nasional.
Bank sentral akan menurunkan batas atas GWM-LDR dari 78—100% menjadi 78—92%. Dengan kebijakan ini, maka bank yang memiliki LDR di atas 92% akan dikenakan sanksi pinalti GWM tambahan. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
