Bisnis.com, MAKASSAR - Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Causa Iman Karana mengatakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan disempurnakan.
"KUR bukan dihapus, tetapi akan disempurnakan, ini terkait permasalahan yang dirasakan selama ini, termasuk persyaratan KUR yang dirasakan cukup berbelit-belit," kata Causa di Makassar, Selasa (30/12/2014).
Berbelit-belitnya persyaratan KUR ini, kata Causa, disebabkan karena dana untuk program KUR pada dasarnya berasal dari perbankan, sedangkan peranan pemerintah hanya sebagai penjamin resiko dana KUR tersebut.
Penjaminan tersebut, kata dia, dilakukan pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Hanya saja, lanjutnya, proses klaim perbankan ke lembaga penjaminan ini membutuhkan waktu yang lama.
"Ini yang sedang dibicarakan antara pemerintah, perbankan, dan lembaga penjaminan untuk mengatur agar skemanya nanti lebih baik," jelasnya.
Hal senada disebutkan oleh Komisaris Bank Sulsel N. Ikawidjaja. Ia mengatakan bahwa pemerintah memang perlu mereview kembali pelaksanaan KUR.
Ia menilai bahwa salah satu hal yang menjadi masalah dalam pelaksanaan KUR adalah adanya kasus-kasus penyalahgunaan KUR.
"Sifatnya kasuistik, contoh saja di salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD), KUR yang bermain adalah dari partai politik, kemudian merekayasa kredit sebagian kecil untuk UKMnya, sebagian besar untuk kepentingan politik sehingga kreditnya macet," tutur N. Ikawidjaja.
Hal seperti ini, kata dia, yang perlu direview agar KUR dapat segera kembali berjalan mengingat program inilah yang turut menggerakkan ekonomi produktif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
