FINANSIAL: Perbankan Diminta Standarisasi Produk Baru

Pengamat ekonomi menilai setiap perbankan harus standarisasi semua produk baru yang sekiranya diminati di pasar bebas atau Masyarakat Ekonomi Asean nanti.
Wiwiek Dwi Endah | 17 Maret 2015 13:52 WIB
KATEGORI Perbankan terbaik Bisnis Indonesia Award 2014
Bisnis.com, MAKASSAR - Pengamat ekonomi menilai setiap perbankan harus standarisasi semua produk baru yang sekiranya diminati di pasar bebas atau Masyarakat Ekonomi Asean nanti.

Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar Hamid Paddu mengatakan setiap perbankan pasti sudah mengetahui, jenis-jenis produk mana yang nanti bisa berkembang di tengah-tengah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Bukan seperti sekarang ini, yang ada hanya tabungan, deposito serta beberapa produk lainnya. Padahal, ada ratusan bahkan ribuan produk yang bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat nanti," kata Hamid kepada Bisnis, Selasa (17/3/2015).

Menurutnya, di pasar bebas nanti uang akan bebas bergerak, sehingga membutuhkan jenis-jenis produk yang lebih baru.    

Dia juga mengatakan, saat ini perkembangan jenis-jenis produk baru perbankan memang masih cukup lambat. Padahal lanjutnya, hal tersebut bisa membuat perbankan semakin eksis dalam persaingan, terutama saat pasar bebas nanti.

Sementara terkait efisiensi tambah Hamid, saat ini perbankan khususnya yang di daerah sudah cukup efisien. "Perbankan kita akhir-akhir ini terus meningkat. Beberapa perbankan saya kira sudah memenuhi standar efisien," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI yang membidangi Keuangan menganggap perbankan di Indonesia masih belum siap
menghadapi MEA.

Dalam kunjungannya ke Makassar, Senin (16/3/2015), Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan indikator ketidaksiapan bank terlihat dari rate suku bunga yang tidak kompetitif, keragaman produk dan tidak efisiennya bank dalam menjalankan bisnisnya.

"Suku bunga bank yang tinggi, tidak relevan dengan tingkat rate negara-negara di Asean yang hanya dikisaran 4%-5%," ujar Gus.

Di Indonesia katanya, suku bunga dalam rate 6%-12% dianggap membuat over head cost atau biaya operasional dalam hitungan margin yang tinggi.

Secara keseluruhan menurutnya, perbankan di Indonesia masih sangat tidak siap untuk MEA, sehingga otoritas diminta lebih berperan untuk mendorong lebih efisien.

"Harusnya, perbankan lebih berhemat dalam menekan landing rate (suku bunga dana) masyarakat," ucapnya.

Peran pemerintah juga lanjutnya, sangat dibutuhkan untuk bisa melakukan cappingan rate suku bunga, khusus untuk bank-bank BUMN yang memiliki transaksi
besar di masyarakat.

Dia menambahkan, jika bank besar BUMN bisa dikatrol suku bunganya dari pemerintah, maka bank yang lain akan mengikuti, tinggal ketegasan pemerintah untuk mau atau tidak mengaturn

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
perbankan

Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top