Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan bank pelat merah untuk menaikkan plafon kredit usaha rakyat lebih dari Rp25 juta per nasabah.
“Kepmen [keputusan menteri] sudah sementara mengizinkan [nilai penyaluran KUR] Rp25 juta dan saya minta ditingkatkan lagi,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Senin (27/4/2015).
Kalla mengatakan pemerintah tidak perlu mengubah peraturan berbentuk keputusan presiden (Keppres) yang telah ada sebelumnya. Namun, pemerintah hanya perlu menerbitkan Kepmen oleh Menteri Keuangan.
”Itu yang diubah bukan Keppres, tapi Kepmen saja yang dulu. Bisa dong [langsung eksekusi], siapa bilang tidak boleh,” tegasnya.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui program penyaluran KUR kepada pengusaha kecil melalui tiga bank milik negara.
“Presiden sudah setuju, KUR tidak boleh dicabut, harus jalan terus,” tegasnya.
Kalla menambahkan, sebenarnya pemerintah ingin menggelar rapat terkait penyaluran KUR pada Senin (27/4/2015) ini, tetapi terpaksa ditunda karena Wapres harus bertolak ke Malaysia untuk menghadiri agenda KTT ASEAN.
Tahun ini pemerintah memilih tiga bank pelat merah dalam menyalurkan kredit usaha rakyat, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Pemilihan bank penyalur KUR dinilai berdasarkan kemampuan memitigasi risiko atau karena berhasil menjaga rasio kredit bermasalah di bawah 5%.
Sayangnya, hingga bulan keempat ini realisasi penyaluran KUR belum juga terlaksana karena pemerintah dianggap lambat mengeluarkan Keppres.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Direktur Konsumer Bank Mandiri Hery Gunardi mengatakan untuk menyalurkan KUR maka perlu peraturan dari pemerintah. Menurutnya, sepanjang aturan belum keluar, perseroan tidak akan menjalankan program tersebut.
Direktur Bussiness Banking BNI Sutanto mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan untuk penyaluran KUR, antara lain membagi berapa besaran dana KUR yang akan disalurkan pada tiap daerah.
Perusahaan juga telah mengkaji calon-calon penerima KUR yang dinilai potensial. "Sebetulnya kami sudah siap-siap sambil menunggu Keppres-nya" ujar Sutanto.
Komite KUR kembali menghidupkan program penyaluran kredit bagi pengusaha kecil pada 2015 setelah sempat dimoratorium.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Ngurah Puspayoda menyebutkan penyaluran kredit terdiri dari dua skema, pertama maksimal plafon Rp15 juta disalurkan tanpa agunan, sedangkan Rp25 juta dengan agunan.
