Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk perluas literasi keuangan ke daerah terpencil.
Kerja sama tersebut dilakukan dengan penandatangan nota kesepahaman oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Djafar hari ini, Senin (29/6/2015).
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan otoritas akan terus meningkatkan program kegiatan literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen dan masyarakat hingga ke daerah terpencil khususnya di daerah pedesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana infrastruktur di bidang telekomunikasi dan informasi.
"Kami dengan Kemendesa dalam kesepakatan bersama tersebut sepakat untuk melakukan kerjasama peningkatan literasi dan akses keuangan, penataan kelembagaan badan kredi desa atau BKD, pengembangan lembaga keuangan mikro, perlindungan konsumen di sektor jasa keuangam bagi masyarakat desa daerah tertinggal dan transmigrasi," ujarnya di Gedung OJK.
Ruang lingkup kerjasama yang disepakati yakni koordinasi teknis peningkatan literasi dan akses keuangan dan perlindungan konsumen dalam berbagai kegiatan edukasi dan literasi keuangan di desa
Kerjasama ini, lanjutnya, sejalan dengan nawacita pemerintah yang fokus pada pembangunan pedesaan dan daerah terpencil dengan menciptakan pusat kegiatan ekonomi baru di pedesaan dan derah terpencil.
"Hal ini harus disertai dengan pengetahuan yang tidak sedikit serta tersediannya akses keuangan bagi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah," kata Muliaman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
