Menkeu Sebut Infrastruktur Topang Ekonomi Indonesia

Kementerian Keuangan menyatakan pembangunan infrastruktur di Indonesia penting dilakukan untuk menopang perekonomian nasional.
Yanita Petriella | 02 September 2015 16:49 WIB
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro (kanan) didampingi Dirjen Anggaran Askolani menyampaikan penjelasan mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2016 kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini. - ANTARA
Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan pembangunan infrastruktur di Indonesia penting dilakukan untuk menopang perekonomian nasional.
 
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah saat ini tidak bisa hanya mengandalkan dana dari perbankan maupun swasta untuk membangun proyek inftastruktur di Indonesia.
 
Pasalnya, industri perbankan lebih memilah proyek yang mampu mengembalikan modal secara cepat dan modal yang diberikan perbankan pun terbatas.
 
Peran swasta dalam pembiayaan pun masih terbilang minim dalam menggenjot pembangunan infrastruktur.
 
Hal ini tercermin dari program kerja sama pemerintah dan swasta atau public private partnership (PPP) yang belum juga diimpelementasikan.
 
"Perbankan masih terpaku kepada short term financing. Kami butuh biaya untuk jangka panjang. Saya juga mengakui untuk PPP, walaupun sudah dapat investor, persentase untuk memulai sangat kecil," ujarnya saat konferensi BI-IMF di Kompleks Bank Indonesia, Rabu (2/9/2015).
 
Pemerintah, lanjutnya, dalam waktu dekat berencana membentuk sebuah lembaga khusus untuk memperlancar pengembangan program infrastruktur.
 
"Kami akan siapkan lembaga pembiayaan infrastruktur ini, yang nantinya berasal dari pemerintah. Jadi di masa mendatang, tidak hanya mengandalkan World Bank. Tapi juga bisa mengandalkan lembaga pembiayaan ini," kata Bambang.
 
Dia menambahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah mengkombinasikan pendapatan dari pajak dan pembiayaan dari pasar serta institusi lainnya untuk membiayai infrastruktur.
 
Pemerintah dalam pembiayaan memperhitungkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB).
 
Pasalnya, saat ini rasio utang Indonesia terhadap PDB yakni 27% dan masuk kategori rendah tapi pemerintah tetap berhati-hati.
 
"Itulah mengapa kita perlu menemukan sumber pembiayaan yang tidak hanya dari pemerintah, namun juga dari luar," ucap Bambang.
 
Tag : infrastruktur
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top