Bisnis.com, JAKARTA - Komisi XI DPR RI menjanjikan segera meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap kebijakan moneter yang dilancarkan oleh Bank
Indonesia.
Dalam rapat kerja bersama pemerintah dan BI, Selasa (22/9/2015), Ketua Komisi XI Fadel Muhamad sempat mengajukan rancangan kesimpulan tersebut berbarengan dengan asumsi makro dan target pembangunan saat pembahasan RAPBN 2016.
Rancangan tersebut sontak langsung ditolak oleh Gubernur BI Agus DW Martowardojo. Akhirnya, rancangan kesimpulan itu dihapus.
"Dalam waktu dekat, kami akan panggil BPK untuk meminta masukan. Setelah itu, baru surat permintaan audit [terhadap BI] akan dikirimkan. Kami juga akan mempertimbangkan timing-nya," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur BI menuturkan menolak rancangan kesimpulan itu karena tidak dibicarakan dalam pembahasan rapat. Menurut Agus, langkah DPR tersebut bisa kian memperberat kinerja rupiah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
