DANA DESA: Istana Pantau Distribusi Dana Melalui LAPOR!

Kantor Staf Presiden akan memantau distribusi dan pemanfaatan dana desa melalui Sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).
Akhirul Anwar | 29 September 2015 16:59 WIB
Ilustrasi - Bisnis

Kabar24.com, JAKARTA - Kantor Staf Presiden akan memantau distribusi dan pemanfaatan dana desa melalui Sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Deputi bidang Pengendalian Pembangunan Program Prioritas Darmawan Prasodjo mengatakan dengan sistem LAPOR!, masyarakat bisa berpartisipasi memberitahukan ihwal peruntukan dana desa di daerahnya masing-masing.

"Sistem LAPOR! ini adalah upaya pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa," kata Darmawan dalam siaran pers Selasa (29/9/2015)

Pagu dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 adalah R 20,7 triliun. Hingga September ini, baru 80% atau sekitar Rp16,57 triliun yang telah disalurkan ke rekening pemerintah kabupaten/kota.

Pemanfaatan dana desa ini untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat bisa melaporkan pemanfaatan dana desa di daerah mereka melalui mobile apps, Twitter, SMS ke 1708.

Darmawan mengatakan dalam Pertemuan Akbar Pengelolaan Pengaduan Nasional di Gedung Krida Bhakti mengingatkan janji Presiden Joko Widodo.

Menurut Darmawan, Jokowi ingin agar aparat pemerintah hadir dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. "Maka sistem pengaduan masyarakat harus dibuat bukan seperti 'talking to the hand atau talking to the wall'," kata Darmawan.

Asisten Deputi bidang Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, dan Evaluasi Program Pelayanan Publik, Kementerian PAN-RB, Dwiyoga Prabowo Soediarto, mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk membuka aspirasi publik melalui sistem pengaduan. Namun, Dwiyoga mengajak seluruh kementerian dan lembaga agar tak membangun sistem pengaduan yang baru.

"Bergabung saja dengan LAPOR!. Uang untuk pembangunan program pengaduan bisa dialokasikan ke hal lainnya," kata dia.

Senada, Koordinator Bidang Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia, Winarso, juga berharap seluruh kementerian dan lembaga terintegrasi atau mengadopsi sistem pengaduan LAPOR!.

"Uang untuk membangun program nanti dialihkan untuk membangun sumber daya manusia pengelola pengaduan," kata Winarso. "Jadi tindak lanjut pengaduan nanti jangan ala kadarnya."

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dana desa

Editor : Hendri Tri Widi Asworo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup