Ketergantungan Impor dari China Mengkhawatirkan

Ketergantungan pada impor dari China yang mencapai lebih dari seperempat total impor berbahaya bagi perekonomian Indonesia.
Fauzul Muna | 17 Mei 2016 23:53 WIB
Ilustrasi - chinatechnews.com

Bisnis.com, JAKARTA - Ketergantungan pada impor dari China yang mencapai lebih dari seperempat total impor berbahaya bagi perekonomian Indonesia.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo mengatakan impor nonmigas dari China sepanjang Januari hingga April 2016 mencapai 25,76% atau sekitar US$9,65 miliar dari total impor US$37,46 miliar. Raihan tersebut menempatkan China sebagai negara asal impor terbesar ke Indonesia.

Bahkan impor dari China lebih besar dari impor dari tujuh negara Asia Tenggara yang hanya US$8,43 miliar atau sekitar 22,49%. Jepang yang menjadi negara asal impor terbesar kedua hanya sekitar 10,94% atau setara US$4,10 miliar.

Dia menjelaskan, impor dari China besar karena letak geografis yang dekat. Kedekatan geografis inilah yang menyebabkan kedudukan impor China sulit digantikan negara lain.

Nilai impor asal China tidak sebanding dengan ekspor Indonesia ke Negeri Tirai Bambu tersebut yang nilainya kecil. Ekspor ke China sepanjang Januari hingga April 2016 hanya US$3,89 miliar. Alhasil, neraca perdagangan Indonesia defisit US$5,76 miliar atas China.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Dzulfian Syafrian mengatakan ketergantungan impor dari China yang terlalu besar berbahaya bagi perekonomian Indonesia. Jika suplai dari China tiba-tiba berkurang signifikan, tambahnya, akan ada kelangkaan barang di pasar domestik.

"Pasar domestik bisa limbung, kelangkaan, alhasil harga melambung," katanya kepada Bisnis, Selasa (17/5/2016).

Dari sisi politik ekonomi, ketergantungan yang terlalu kuat pada impor dari China bisa mengurangi independensi Indonesia. Ketergantungan semacam ini terjadi pada Rusia yang powerfull atas negara-negara Eropa karena sangat tergantung pada impor energi khususnya gas dari negara bekas Uni Soviet tersebut.

Dzulfian mengusulkan agar pemerintah mendiversifikasi negara asal impor meskipun hal tersebut sulit dilakukan di tengah kondisi perlambatan perekonomian global. Pemerintah bisa memperluas negara asal impor yang memiliki kedekatan geografis dengan Indonesia seperti Vietnam, India, Bangladesh, dan Pakistan bisa menjadi pilihan.

Data BPS

Selain itu, pemerintah juga harus mendorong impor berupa bahan baku/penolong dan barang modal agar efektif menopang proses produksi sehingga bisa menopang nilai tambah bagi industri nasional. Bahkan, hasil oalahan dari impor barang produktif ini bisa diekspor untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar.

Data BPS menyebut impor terbesar dari China berupa mesin-mesin/pesawat mekanik senilai US$2,33 miliar. Disusul impor mesin/peralatan listrik yang mencapai US$1,92 miliar, besi dan baja US$645 juta, dan bahan kimia organik sebesar US$368 juta.

Kendati tidak menjadi yang terbesar, Kepala Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal menilai impor dari China juga berupa barang-barang konsumsi yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri. Hal ini menyebabkan industri dalam negeri terpukul karena harus bersaing dengan barang-barang dari China.

Produk dari China murah karena pemerintahnya mendukung industri manufaktur baik dari sisi perizinan, tenaga kerja, maupun insentif ekspor. Karena itu, dia meminta pemerintah memberikan insentif bagi industri manufaktur nasional agar bisa menyaingi produk China.

Apalagi, Mohammad menyebutkan posisi Indonesia kurang menguntungkan karena sebagian besar masih berupa komoditas atau barang mentah. Barang mentah tersebut diolah oleh China kemudian diekspor ke Indonesia dan negara-negara lain.

"Kita membantu memberikan nilai tambah bagi China," tegasnya.

 

 

Tag : china
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top