Bisnis.com, DENPASAR - Sebanyak 7 wajib pajak di Bali akhirnya mengajukan deklarasi amnesti pajak dengan nilai total Rp50 miliar dan dana tebusan mencapai Rp1 miliar.
Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali Nader Sitorus optimistis jumlah wajib pajak yang memanfaatkan tax amnesty tersebut akan terus meningkat seiring adanya sosialisasi.
"Ini akan terus berubah jumlahnya, seiring pahamnya masyarakat dengan program ini," tuturnya usai sosialisasi program amnesti pajak, Selasa (2/8/2016).
Mantan Kakanwil DJP Jatim II ini menuturkan program ini akan diminati masyarakat, karena keringanan pajak yang diberikan. Menurutnya, sejumlah masyarakat juga sudah mulai mendatangi stand konsultasi Tax Amnesty yang disediakan di KPP Pratama.
Kabid Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Bali Nyoman Ayuningsih, menuturkan, pihaknya sudah mulai menyosialisasikan program ini ke sejumlah masyarakat.
Bahkan, sudah 700 pengusaha yang langsung dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan.
Selain itu, pihaknya beberapa kali juga mulai diminta perbankan untuk memberikan pemaparan terkait program ini. Ayu menuturkan, bahwa program ini wajib didukung oleh wajib pajak di Bali karena bertujuan menggerakkan perekonomian nasional.
"Kami yakin akan terus bertambah wajib pajak ikut program ini, sekarang masih awal tetapi dengan adanya sosialisasi dari gubernur tentu akan berdampak positif," tuturnya.
Didukung
Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menginstruksikan warga Pulau Dewata mendukung program ini. Dia menekankan, kebijakan ini sangat strategi dalam mendorong penerimaan negara dari sektor pajak.
"Apalagi sebagian besar penerimaan Bali juga dari sektor pajak. Selain APBD, Bali juga dapat dana perimbangan dan bagi hasil yang semuanya bersumber dari pajak," pintanya.
Pastika menekankan kebijakan amnesti pajak akan membantu perekonomian wilayah khususnya Bali sehingga dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Masyarakat diharapkan segera mendeklarasikan aset mereka, bahkan merepatriasi aset di luar negeri.
Mantan Kapolda Bali ini mengajak warganya yang memiliki dana di luar negeri segera ditaruh di dalam negeri agar program tax amnesty berhasil. Dia menggambarkan, bahwa uang tidak ada paspor sehingga dapat berpindah negara, tetapi dengan program ini masyarakat ikut menggelorakan nasionalisme.
"Mungkin ke depan kanwil pajak dan konsultan pajak yang mungkin bisa dimanfaatkan dalam memberikan penjelasan agar warga berani mendeclare, tebus dan lega. Negara akan berterima kasih," jelasnya.
Penggunaan Dana
Pastika juga mengusulkan agar instrumen dana repatriasi dapat disalurkan ke sejumlah proyek infrastruktur di Pulau Dewata seperti rencana bandara, power plant hingga jalan tol. Proyek-proyek itu membutuhkan pendanaan agar dapat terwujud dan memberikan dampak perekonomian.
Pengamat Ekonomi dari Undiknas Gede Sri Darma mengusulkan dana repatriasi disalurkan ke dalam proyek infrastruktur di daerah tertinggal. Salah satu usulannya adalah pembangunan jembatan dari Klungkung menuju Nusa Penida agar membantu membuka keterisoliran wilayah.
Rektor Undiknas ini menilai potensi di Kawasan Nusa Penida belum dimanfaatkan secara optimal sehingga sangat disayangkan. Keberadaan jembatan akan membantu memperlancar akses masyarakat sekaligus sebagai obyek daya tarik wisata.
"Jadi bisa atraksi wisata daripada reklamasi Benoa. Dari Klungkung ke Lembongan, harus bangun nusa Penida yang masih kering kerongan," sarannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
