Penghematan Anggaran: Transfer ke Jabar Dipangkas Rp400 Miliar

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan Pemerintah Pusat memangkas dana transfer ke provinsi tersebut Rp400 miliar.
Wisnu Wage Pamungkas | 19 Agustus 2016 17:05 WIB
Ilustrasi - Reuters

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan Pemerintah Pusat memangkas dana transfer ke provinsi tersebut Rp400 miliar.

Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan informasi tersebut diterima Biro Keuangan Setda Jabar dari Kementerian Keuangan. Kebijakan ini buntut dari rencana pemangkasan dana transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun.

“Pengurangan Pusat cukup besar, Jabar terkena [pemangkasan] Rp400 miliar,” katanya di Bandung, Jumat (19/8/2016).

Menurutnya, pemangkasan ini belum sampai pada informasi detil dari pos mana saja angka Rp400 miliar tersebut. Peraturan Menteri Keuangan [PMK] terkait hal ini menurutnya akan masuk dalam pembahasan APBD Perubahan 2016 angka pasti dari pusat masuk.

“PMK-nya sudah turun. Sedang kita susun rancangan perubahan dan nanti kami bahas dengan dewan,” paparnya.

 Pemangkasan ini, ujar Iwa, langsung ditindaklanjuti pihaknya dengan melakukan sejumlah efisiensi mulai dari pengadaan barang dan jasa, menggeser program prioritas di sejumlah Organisasi perangkat Daerah (OPD).

Dia menunjuk penundaan pembangunan dan renovasi sejumlah kantor Dispenda dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Jabar.

“Ada proyek yang tidak bisa dilaksanakan, itu bisa digeser ke tahun depan,” katanya.

Pihaknya menghitung dari perubahan, pergeseran dan penghematan ini setidaknya dana Rp205 miliar bisa dihemat. Sementara, untuk menutupi kekurangan dari pemangkasan pusat, Pemprov Jabar juga sudah menyisihkan Rp411 miliar dari Silpa.

“Kalau melihat dana yang dikurangi pusat, kita tetap harus mencari lagi,” tuturnya.

 Iwa memastikan, anggaran hasil efisiensi ini akan diarahkan pada beberapa hal penting di APBD Perubahan 2016 yakni menutupi belanja infrastruktur desa, jaminan kesehatan masyarakat dan pendidikan.

“Kalau masih bisa dilakukan efisiensi kita alokasikan untuk dana bantuan desa yang di murni belum teralokasikan, karena itu janji gubernur,” ujarnya.

Normal

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan juga memastikan APBD Jabar harus tetap normal meski ada pemotongan dari pusat. Menurutnya banyak aspek di APBD provinsi tersebut yang bisa dihemat dari mulai perjalanan dinas, rapat hingga kegiatan non fisik.

“Yang tidak dihemat hanya gaji PNS, Tunjangan Perbaikan Penghasilan atau TPP dan belanja modal,” paparnya.

Khusus untuk belanja modal, Heryawan berharap tetap meningkat meski pendapatan berkurang. Karena itu dalam memangkas sejumlah kegiatan pihaknya tetap berhati-hati agar tidak mengganggu kinerja Pemprov Jabar.

“Rapat itu kualitatif, yang penting dalam rapat ada keputusan,” ujarnya.

Disinggung mengenai proyek pembangunan yang dikerjakan pemerintah pusat dengan pemangkasan anggaran ini, Aher memerkirakan tidak ada pengaruhnya. Karena ada skala prioritas yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Ini padadigma anggaran ya, ketika ada pembangunan fisik dan pembangunannya bermanfaat pasti tidak diapa-apain. Ini bermanfaat bagi masyarakat dan pemicu tenaga kerja, kalau yang fisik-fisik," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar Waras Warsito mengatakan pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan 2016 dipastikan mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Propinsi Jabar telat menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (P2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, Gubernur Jabar baru memberikan P2 APBD pada akhir Juli. Seharusnya, begitu ada evaluasi pada semester ke dua, awal Juli Gubernur sudah harus menyampaikan pada DPRD.

Tag : anggaran
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Top