Pemerintah akan Pakai Strategi Prefunding untuk Kas Awal 2017

Pemerintah berancang-ancang memakai strategi prefunding penerbitan obligasi negara sebelum masuk tahun anggaran sekitar Rp50 triliun tahun ini.
Kurniawan A. Wicaksono
Kurniawan A. Wicaksono - Bisnis.com 19 Agustus 2016  |  23:31 WIB
Pemerintah akan Pakai Strategi Prefunding untuk Kas Awal 2017
Ilustrasi - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berancang-ancang memakai strategi prefunding, penerbitan obligasi negara sebelum masuk tahun anggaran, sekitar Rp50 triliun tahun ini.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan pemerintah akan melihat segala kondisi baik keuangan negara, ekonomi domestik, maupun ekonomi global untuk mengeksekusi strategi pembiayaan itu.

“Kayaknya iya prefunding, kecuali SAL [saldo anggaran lebih] kita cukup sehingga bisa dipakai untuk bridging. Sekitar Rp50 triliunan dimungkinkan prefunding untuk membantu pengelolaan kas di awal Januari [2017],” ungkapnya, Jumat (19/8/2016).

Dia berujar prefunding dilakukan agar belanja negara di awal tahun tidak terhambat. Apalagi, sambungnya, penerimaan negara terutama pajak secara musiman tiap tahunnya baru masuk di atas tanggal 10 Januari.

Dalam catatan Bisnis, tahun lalu, pemerintah menerbitkan surat berharga negara (SBN) sekitar Rp63,5 triliun yang menjadi strategi prefunding untuk APBN 2016. Angka ini terdiri atas penerbitan surat utang negara (SUN) valas senilai US$3,5 miliar (sekitar Rp48,5 triliun) dan private placement senilai Rp15 triliun.

Dalam Pasal 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2017 disebutkan untuk menjamin ketersediaan anggaran pada awal tahun anggaran 2017, pemerintah dapat melakukan penerbitan SBN pada kuartal IV/2016. Penerbitan itu dilaporkan oleh pemerintah dalam APBNP dan/atau LKPP 2017.

Usulan pasal tersebut, lanjut Robert, memberikan keleluasaan bagi pemerintah. Apalagi, prefunding ini bagian dari frontloading, emisi yang lebih besar di semester I, sekitar 60% dari total penerbitan SBN bruto.

Tahun ini, akibat akumulasi masih terkontraksinya realisasi penerimaan pajak dan tidak pastinya kondisi ekonomi global ke depan memicu agresivitas pemerintah melakukan frontloading hingga lebih dari 75% dari kebutuhan SBN bruto. Angka ini melebihi target awal 61%.

Robert menjelaskan selain kondisi keuangan negara dan proyeksi pasar keuangan, pihaknya juga akan melihat performa repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak. “Artinya kalau ada inflow deras dan instrumennya kurang, pemerintah bisa menerbitkan SBN untuk menyerap dana dari tax amnesty,” katanya.

Dengan outlook defisit tahun ini yang melebar hingga 2,5% terhadap produk domestik bruto (PDB), estimasi penerbitan SBN bruto tahun ini mencapai Rp628 triliun. Sejauh ini, lanjutnya, masih ada sisa rencana emisi sekitar Rp100 triliun.

Dengan performa ini, pihaknya mengestimasi dana repatriasi yang akan diserap lewat SBN hanya akan mencapai Rp50 triliun untuk tahun anggaran 2016. Angka ini turun dari rencana awal Rp100 triliun.

“Untuk tahun ini masih bisa Rp50 triliun untuk menampung dana repatriasi. Kan setelah dua minggu pertama Januari [2017] sudah ada lelang lagi nanti,” tuturnya.

Dalam dashboard amnesti pajak, hingga Jumat (19/8/2016) pukul 16.30 WIB, total harta yang sudah dideklarasikan senilai Rp39 triliun. Dari angka tersebut, nilai harta hasil repatriasi masih sangat rendah yakni senilai Rp1,27 triliun atau hanya meraup porsi 3%.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
apbn

Editor : Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top