Kadin Ingin Pemerintah Fokuskan Serapan Anggaran untuk Perekonomian

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menginginkan pemerintah dapat benar-benar fokus dalam hal serapan anggaran sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan perekonomian di Tanah Air.
Newswire | 21 Agustus 2016 21:53 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8). - REUTERS/Beawiharta

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menginginkan pemerintah dapat benar-benar fokus dalam hal serapan anggaran sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan perekonomian di Tanah Air.

"Walaupun anggaran besar namun serapannya lemah tidak akan berdampak pada perekonomian," kata Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia (KTI) Andi Rukman Karumpa dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Minggu (21/8/2016).

Menurutnya, pelemahan serapan anggaran membuat ekonomi susah tumbuh dengan baik padahal saat ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Apalagi, lanjutnya, pemerintah juga menyatakan telah mengeluarkan kebijakan rasionalisasi anggaran guna penghematan. "Pemangkasan atau apa namanya itu rasionalisasi, sebenarnya tidak terlalu menjadi soal, selagi serapannya optimal," paparnya.

Sebab itu, ujar dia, meski postur anggaran negara kali ini tergolong langsing, yang terpenting kredibel dan gampang terserap. Kadin meminta pemerintah menyiapkan formula agar serapan anggaran lebih optimal, seperti dengan adanya perlindungan hukum bagi pelaksana atau kuasa anggaran.

Pasalnya, Andi berpendapat bahwa ancaman kriminalisasi pengambil kebijakan dan pelaksana anggaran sangat kencang sehingga menyurutkan niat mereka yang ingin ikut tender.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menginginkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2017 lebih realistis karena perencanaan yang ada pada saat ini dinilai masih kedodoran.

"Melihat situasi ekonomi nasional dan global sekarang saya menilai APBN 2017 kurang realistis, terlalu tinggi dalam merencanakan pendapatan maupun belanja," kata Sutan Adil Hendra.

Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan, pada APBN 2015 yang lalu, realisasi pendapatan negara hanya mencapai 84,66%, sementara belanja negara hanya 91,22%.

Sutan menilai, hal tersebut juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ketika realisasi mencapai 98% meskipun target telah dinaikkan.

Misalnya pada APBN Perubahan 2012, dimana pendapatan di target sebesar Rp1.344 triliun, namun realisasinya terkumpul sampai 99,5%, atau Rp1.338 triliun.

Presiden Joko Widodo menyatakan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 disusun untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah.

"Kebijakan strategis dalam RAPBN 2017 adalah sebagai berikut. Penerimaan negara yang lebih memberi kepastian dan memberikan momentum ruang gerak perekonomian," kata Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2017 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (16/8).

Presiden memaparkan, di sisi penerimaan perpajakan, peningkatan dilakukan melalui berbagai terobosan kebijakan antara lain dengan mulai diimplementasikannya kebijakan amnesti pajak pada 2016.

Sumber : Antara

Tag : Serapan Anggaran
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Top