PEMERATAAN EKONOMI & REFORMA AGRARIA: Implementasi Kebijakan Butuh Waktu

Hasil Efektivitas Paket Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan Reforma Agraria yang baru diluncurkan Presiden Joko Widodo, Jumat lalu (21/4), memerlukan waktu yang tidak pendek. Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan menuturkan siklus ekonomi itu berputar 5 tahun sekali baru terlihat trennya. Dia memberi contoh pemberian dana desa memerlukan waktu karena di dalamnya ada perbaikan infrastruktur. Baru setelah 23 tahun perbaikan tersebut selesai, hasilnya terhadap pertumbuhan ekonomi desa baru akan terlihat.
Hadijah Alaydrus
Hadijah Alaydrus - Bisnis.com 24 April 2017  |  13:46 WIB
PEMERATAAN EKONOMI & REFORMA AGRARIA: Implementasi Kebijakan Butuh Waktu
Pembangunan Jalur Tol Medan/Tebing Tinggi (ANT)

Bisnis.com, JAKARTA—Hasil efektivitas Paket Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan Reforma Agraria yang baru diluncurkan Presiden Joko Widodo, Jumat lalu (21/4), memerlukan waktu yang tidak pendek. 

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan menuturkan siklus ekonomi itu berputar 5 tahun sekali baru terlihat trennya. "Saya pikir untuk kasus seperti ini lima tahun baru terlihat hasilnya," ujarnya, Senin (24/4).

Dia memberi contoh pemberian dana desa memerlukan waktu karena di dalamnya ada perbaikan infrastruktur. Baru setelah 2—3 tahun perbaikan tersebut selesai, hasilnya terhadap pertumbuhan ekonomi desa baru akan terlihat. 

Abdul menjelaskan pembagian lahan itu sama seperti pembangunan infrastruktur sehingga perkembangannya tidak akan didapatkan dalam jangka pendek. Namun, dia menegaskan langkah pemerintah ini patut diapresiasi karena ini merupakan janji lama pemerintah. 

"Ini janji lama untuk mengadakan reforma agraria untuk menambah lahan pertanian masyarakat, karena lahan pertanian yang dikelola rumah tangga petani sudah di bawah 0,3 ha per rumah tangga," ungkapnya. 

Abdul mengungkapkan dirinya mengkhawatirkan jika tidak ada pengawasaan, lahan yang sudah diberikan akan dikuasai 'cukong-cukong'. Meskipun lahan diberikan, ujarnya, sarana produksi tetap dikendalikan 'cukong' atau 'tengkulak' karena pemerintah tidak masuk hingga ke sisi produksi. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
reformasi agraria, konflik agraria, pemerataan pendapatan, dana desa

Editor : Lutfi Zaenudin

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top