PRODUK & JASA KEUANGAN: Bappenas Kenalkan SOFIA

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) bekerja sama dengan Pemerintah Australia dan Pemerintah Swiss meluncurkan hasil survei inklusi keuangan perdana di Indonesia.Survei tersebut yaitu Survey on Financial Inclusion and Access (SOFIA) dilakukan terhadap 20,000 responden di empat provinsi di timur Indonesia (Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan).
Hadijah Alaydrus
Hadijah Alaydrus - Bisnis.com 22 Mei 2017  |  10:15 WIB
PRODUK & JASA KEUANGAN: Bappenas Kenalkan SOFIA
Bambang Brodjonegoro - Antara

Bisnis.com, JAKARTA-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) bekerja sama dengan Pemerintah Australia dan Pemerintah Swiss meluncurkan hasil survei inklusi keuangan perdana di Indonesia.

Survei tersebut yaitu Survey on Financial Inclusion and Access (SOFIA) dilakukan terhadap 20,000 responden di empat provinsi di timur Indonesia (Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan).

Hasil survei tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pembuat kebijakan, pelaku industri keuangan, donor, akademisi, maupun organisasi pembangunan, mengenai perilaku sebagian masyarakat Indonesia dalam menggunakan Iayanan keuangan, seperti produk simpan pinjam, asuransi, transfer dan pembayaran. 

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan penemuan terperinci dari SOFIA akan memberikan pemahaman yang Iebih baik atas faktor-faktor yang mendorong penggunaan produk dan jasa keuangan di Indonesia, serta batasan yang dihadapi konsumer dalam mengakses Iayanan keuangan tersebut. 

Tidak hanya penting bagi institusi keuangan dalam merancang produk komersial yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumer, Bambang mengungkapkan hasiI SOFlA juga vital bagi Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kebijakan pembangunan keuangan inklusif. 

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan InkIusi (SKNI), yang menargetkan sebesar 75 persen populasi dewasa harus dapat mengakses Iayanan keuangan formal pada 2019. 

“Untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 75 persen pada 2019, pemerintah teIah menyiapkan Iima pilar pendukung," ungkapnya dalam sambutannya di acara peluncuran hasiI SOFIA di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (22/5).

Lima pilar tersebut yaitu edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, Iayanan keuangan pada sektor pemerintah, dan perlindungan konsumen. 

Untuk itu, informasi atas persepsi, sikap, dan perilaku keuangan orang Indonesia yang diperoleh dari SOFIA, menjadi krusial bagi kelima piIar ini untuk mewujudkan inklusi keuangan nasional. 

"Tanpa adanya informasi dan analisis yang kredibel tentang kondisi keuangan masyarakat Indonesia, terutama yang belum tersentuh jasa perbankan, sulit dirancang pendekatan yang tepat sasaran,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Bappenas Luncurkan Survei Inklusi Keuangan 'SOFIA' 

 

 

Bisnis.com, JAKARTA-- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) bekerja sama dengan Pemerintah Australia dan Pemerintah Swiss meluncurkan hasil survei inklusi keuangan perdana di Indonesia.

 

Survei tersebut yaitu Survey on Financial Inclusion and Access (SOFIA) dilakukan terhadap 20,000 responden di empat provinsi di timur Indonesia (Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan).

 

Hasil survei tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pembuat kebijakan, pelaku industri keuangan, donor, akademisi, maupun organisasi pembangunan, mengenai perilaku sebagian masyarakat Indonesia dalam menggunakan Iayanan keuangan, seperti produk simpan pinjam, asuransi, transfer dan pembayaran. 

 

Menteri PPN/Bappenas mengungkapkan penemuan terperinci dari SOFIA akan memberikan pemahaman yang Iebih baik atas faktor-faktor yang mendorong penggunaan produk dan jasa keuangan di Indonesia, serta batasan yang dihadapi konsumer dalam mengakses Iayanan keuangan tersebut. 

 

Tidak hanya penting bagi institusi keuangan dalam merancang produk komersial yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumer, Bambang mengungkapkan hasiI SOFlA juga vital bagi Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kebijakan pembangunan keuangan inklusif. 

 

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan InkIusi (SKNI), yang menargetkan sebesar 75 persen populasi dewasa harus dapat mengakses Iayanan keuangan formal pada 2019. 

 

“Untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 75 persen pada 2019, pemerintah teIah menyiapkan Iima pilar pendukung," ungkapnya dalam sambutannya di acara peluncuran hasiI SOFIA di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (22/5).

 

Lima pilar tersebut yaitu edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, Iayanan keuangan pada sektor pemerintah, dan perlindungan konsumen. 

 

Untuk itu, informasi atas persepsi, sikap, dan perilaku keuangan orang Indonesia yang diperoleh dari SOFIA, menjadi krusial bagi kelima piIar ini untuk mewujudkan inklusi keuangan nasional. 

 

"Tanpa adanya informasi dan analisis yang kredibel tentang kondisi keuangan masyarakat Indonesia, terutama yang belum tersentuh jasa perbankan, sulit dirancang pendekatan yang tepat sasaran,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bappenas, australia, jasa keuangan

Editor : Lutfi Zaenudin
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top