JAKARTA - Rencana PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. untuk memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan aset menjadi kian dekat setelah adanya penandatanganan nota kesepahaman antara PT Jamkrindo Syariah dengan Dana Pensiun BTN dan Yayasan Kesejahteraan Pensiun BTN.
Penandatanganan nota kesepahaman untuk mendirikan anak perusahaan tersebut dilakukan oleh Ketua YKP BTN Viator Simbolon, Direktur Dapen BTN Saut Pardede, dan Direktur Utama PT Jamkrindo Syariah Kadar Wisnuwarman.
PT Jamkrindo Syariah bersama dengan dua perusahaan yang terelasi dengan Bank BTN tersebut menginisiasi pendirian perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset ataupun penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset.
Perusahaan tersebut kelak mengelola piutang dan agunan dari kreditur atau perusahaan penjamin lainnya. Adapun target pendirian perusahaan pengelolaan aset akan diusahakan pada bulan Juni 2017.
“Bank BTN berharap pembentukan perusahaan pengelolaan aset dapat membantu Bank BTN menekan angka rasio kredit bermasalah sesuai target,“ kata Direktur Utama BTN Maryono, Selasa (23/5/2017).
Lebih lanjut, dia mengatakan, kelak sebagian aset bermasalah Bank BTN akan dikelola perusahaan tersebut sehingga manajemen risiko kredit bermasalah akan menjadi lebih baik.
Tahun ini, Bank BTN menargetkan rasio kredit bermasalah (non-performing rasio/NPL) gross di bawah 2,5%. Per April 2017, NPL gross Bank BTN tercatat di angka 3,4%.
Untuk menekan NPL, Bank BTN melakukan serangkaian strategi, di antaranya optimalisasi pembendungan kolektibilitas dana pihak ketiga (DPK), penguatan assessment risiko pada analisa kredit komersial, restrukturisasi kredit, penguatan collection, kerja sama debt collector & angsuran via EDC, dan optimalisasi pengelolaan serta penyelesaian/penjualan aset bermasalah.
Dari sisi perolehan laba, BTN masih membukukan kenaikan laba bersih sebesar 21,03% menjadi Rp594 miliar secara year on year per kuartal I/2017.
Sementara itu, penyaluran kredit pada periode yang sama tumbuh 18,71% yoy menjadi Rp169,69 triliun. Hingga Maret 2017, dana pihak ketiga (DPK) pun tumbuh 20,02% yoy menjadi Rp157,42 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
