REALISASI PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS: Komitmen Politik DPR Menjadi Ganjalan

Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah perlu mendorong terbangunnya komitmen politik dari legislator untuk mempercepat realisasi perjanjian perdagangan bebas yang selama ini terkendala dari sisi implementasi.
Hadijah Alaydrus | 17 September 2017 19:18 WIB
Ilustrasi - aseanbriefing.com

Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah perlu mendorong terbangunnya komitmen politik dari legislator untuk mempercepat realisasi perjanjian perdagangan bebas yang selama ini terkendala dari sisi implementasi.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan selama DPR RI belum satu suara akan sulit untuk mempercepat implementasi perjanjian perdagangan bebas tersebut.

"Akhirnya banyak peluang yang terlewatkan," ungkap Bhima, Minggu (17/9/2017).

Padahal, pelaksanaan FTA dampaknya cukup signifikan bagi negara yang memiliki struktur defisit perdagangan dengan Indonesia. Salah satu contohnya adalah Pakistan.

Menurutnya, dengan FTA minyak sawit Indonesia bisa merajai Pakistan dan berkontribusi terhadap kenaikan surplus dagang Indonesia. "Namun FTA dengan negara seperti China harus dicermati karena penghapusan hambatan dagang justru merugikan Indonesia. Contohnya adalah banjir impor baja murah dan tekstil yang memukul produsen lokal," paparnya.

Khusus untuk kasus India, dia menyarankan Indonesia kembali meninjau isi perjanjian dan menguatkan kapasitas negosiator agar posisi tawar Indonesia bisa menjadi lebih kuat. Misalnya, lanjut Bhima, ancaman membawa kasus India ke meja WTO yang bahkan melakukan ancaman retaliasi perdagangan dengan menaikkan bea masuk produk asal India. "Jadi sebelum draft FTA disahkan, sebaiknya permasalahan yang sifatnya spesifik seperti kenaikan bea masuk CPO ke India diselesaikan dulu."

Tag : perdagangan bebas
Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top