Bisnis.com, JAKARTA - Defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang disepakati 2,19% atau lebih rendah dari APBN P 2017 yakni 2,92% bakal memberi ruang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan anggaran ke sektor prioritas.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan tahun depan, anggaran memang disetel cukup ekspansif. Sehingga dengan memperhatikan target defisit sebesar 2,19% bisa mendukung kegiatan yang lebih produktif.
"Dengan begitu, APBN bisa mendukung kegiatan produktif untuk meningkatkan kapasitas, produksi, dan daya saing," kata Suahasil di Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (25/9/2017).
Suahasil menambahkan, arah kebijakan pemerintah terkait dengan defisit dan pembiayaan terus dirancang secara hati-hati. Defisit yang dirancang 2,19% tersebut, juga didukung rasio utang pemerintah tetap dipertahankan di bawah 30%, proyeksi pemerintah rasio utang tetap terjaga di angka 29%, serta defisit keseimbangan primer senilai Rp78,4 triliun.
Adapun pembiayaan utang dalam RAPBN 2018 dirancang senilai Rp399,2 triliun atau lebih rendah dibandingkan APBN P 2017 yang dipatok sebesar Rp461,3 triliun. Arah kebijakan yang ditempuh terkait pembiayaan utang tersebut diantaranya dengan mengarahkan dana hasil utang untuk kegiatan produktif serta mengakselerasi sejumlah program prioritas pemerintah terkait pembangunan nasional diantaranya pendidikan, kesehatan dan infrastuktur.
Di samping itu, pemerintah juga terus melakukan efisensi dengan menjaga rasio bunga utang terhadap outstanding utang tetap rendah, tetap menjaga rasio utang supaya tetap di bawah 30%, dan menjaga komposisi utang di bawah batas terkendali.
Suahasil juga menegaskan, dalam mengelola utang pemerintah menerapkan beberapa strategi misalnya dengan melakukan pendalaman pasar keuangan untuk memenuhi pembiayaan pada tingkat biaya dan risiko yang minimal serta fokus kepada sumber pendanaan dalam negeri.
Adapun jika menilik, komposisi pembiayaan utang dalam RAPBN 2018 terdiri dari utang yang bersumber dari Surat Berharga Negara atau SBN dan pinjaman. Soal SBN, target pada 2018 dipatok Rp414,5 triliun atau lebih rendah dibandingkan outlook APBNP 2017 yang dipatok senilai Rp432,9 triliun. Sedangkan pinjaman dipatok negatif Rp15,3 triliun dengan komposisi pinjaman luar negeri negatif Rp18,4 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp3,13 triliun.
Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin berharap target defisit yang telah ditetapkan sudah didasarkan pada ketentuan ekonomi dan prediksi yang objektif. Sehingga dengan pertimbangan itu, APBN 2018 benar-benar bisa memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Tapi ini masih postur sementara, di dalam Panitia Kerja (Panja) B dan C nanti akan dilihat sumbernya, yang jelas ini masih sementara," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
