Moody's: Pendapatan Pemerintah Perlu Didongkrak

Moody's Investors Service menilai Indonesia perlu meningkatkan pendapatan pemerintah untuk mendongkrak peringkat kreditnya, mengingat peringkat kredit Indonesia merupakan yang terendah di antara negara Asia Tenggara lainnya.
Hadijah Alaydrus | 26 November 2017 22:33 WIB
Moody Investors Service - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Moody's Investors Service menilai Indonesia perlu meningkatkan pendapatan pemerintah untuk mendongkrak peringkat kreditnya, mengingat peringkat kredit Indonesia merupakan yang terendah di antara negara Asia Tenggara lainnya. 

Anushka Shah, Soverign Analyst Moody’s Investor Service, mengungkapkan tantangan Indonesia tidak terkait dengan membatasi belanja, melainkan meningkatkan pendapatan.

"Pendapatan sebagai bagian dari produk domestik bruto secara signifikan lebih rendah daripada nilai rata-rata untuk rating sovereign Baa [negara] lainnya dan ini menjadi hambatan pada kekuatan fiskal secara keseluruhan dan keterjangkauan utang pada khususnya," ungkapnya.

Posisi peringkat kredit Indonesia dalam rating Moody's tertinggal dari India, yang pekan lalu naik ke peringkat Baa2.

Dalam hal pendapatan, Indonesia berada di bawah negara-negara lain yang memiliki rating Baa3 di mana Dana Moneter Internasional atau International Monetery Fund (IMF) memperkirakan pendapatan pemerintah hanya 14% dari PDB.

Moody's dan Fitch Ratings memiliki pandangan positif terhadap utang Indonesia dan kenaikannya akan menjadi keuntungan bagi Presiden Joko Widodo, yang tengah berjuang mendongkrak pertumbuhan ekonomi mengikuti negara-negara tetangga Indonesia yang mengalami ledakan pertumbuhan.

Ke depannya, Shah mengungkapkan penting sekali melihat upaya pemerintah untuk mengenjot penerimaan melalui perbaikan administrasi jika tidak ada reformasi penerimaan negara yang dilakukan. Tahun depan, Moody's memperkirakan pertumbuhan penerimaan negara akan melambat dibandingkan tahun ini yang meningkat 11,6% dan kontribusinya terhadap PDB diyakini tidak berubah.

Seperti diketahui, pemerintah diberi mandat undang-undang untuk menjaga defisit anggaran dalam batas legal, yakni 3% dari PDB. Di sisi lain, pendapatan yang lebih tinggi akan memberi ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran untuk membangun jalan, jembatan, dan pelabuhan.

"Kami menganggap pemotongan besar dalam belanja infrastruktur untuk memenuhi tujuan anggaran tertentu sebagai kredit negatif," kata Shah.

Moody's menaikkan peringkat Indonesia menjadi positif pada Februari lalu. Biasanya, Moody's akan meninjau ulang peringkat tersebut dalam 12 sampai 18 bulan.

Shah mengatakan prospek tersebut menunjukkan bahwa 'risiko cenderung ke atas', namun peringkat yang lebih tinggi akan bergantung pada peningkatan investasi dan pendapatan pemerintah yang berkelanjutan sebagai sokongan terhadap PDB.

Menurut Moody's, kendala kredit Indonesia tidak begitu terkait dengan beban utang. Pasalnya, keterjangkauan utang Indonesia lemah akibat dari pendapatan pemerintah yang rendah dan biaya bunga yang relatif tinggi. Shah mengatakan hal ini disebabkan oleh ketergantungan Indonesia pada pembiayaan pasar.

Faktanya, utang keseluruhan Indonesia sekitar 30% dari PDB, dibandingkan dengan 50% untuk India. Faktor kunci lain yang membedakan Indonesia dari negara dengan rating Baa lainnya adalah ketergantungannya pada dana dalam mata uang asing.

Investor asing memiliki 39% obligasi pemerintah per 20 November 2017. Jumlah tersebut setara dengan Rp817 triliun atau US$60 miliar.

"Tingginya investasi asing di obligasi pemerintah berdenominasi rupiah, serta tingginya rasio utang dalam mata uang asing terhadap total utang keseluruhan menyiratkan Indonesia rentan terhadap pergerakan mata uang, suku bunga, dan arus modal," kata Shah.

Kenaikan peringkat India baru-baru ini, kata Moody's, didorong oleh beragam reformasi yang dilakukan negara tersebut.

Upaya reformasi tersebut termasuk langkah pemerintah India dalam meningkatkan pendapatan dan mengatur target pengeluaran, mendorong investasi, menangani masalah dalam sistem perbankan, dan kredibilitas kebijakan moneter.

"Di Indonesia, kami juga melihat kemajuan dalam reformasi, namun ketidakpastian mengenai efektivitas reformasi ini dalam meringankan kendala pemeringkatan kredit Indonesia tetap tinggi," tegasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
moody's

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top