Bisnis.com, JAKARTA - Penggunaan basis data terpadu (BDT) yang mampu mengintegrasikan semua bantuan sosial diyakini efektif menurunkan angka kemiskinan hingga 2%-4%. Sayangnya, BDT ini belum sepenuhnya digunakan oleh semua kementerian dan lembaga.
Kepala Bagian PP Ditjen Penanggulangan Fakir Miskin, Andi Patunruang menuturkan penggunaan basis data terpadu masih lemah, padahal di dalamnya komponen penerima bantuan sosial (bansos) sudah ada.
"Mungkin karena kementerian/lembaga (K/L) punya data masing-masing dan mereka belum melakukan komputerisasi sehingga belum bisa masuk ke basis data terpadu ini," ungkapnya dalam acara workshop terkait bantuan sosial, Kamis (7/12/2017).
Padahal, lanjut Andi, UU No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin telah secara jelas mewajibkan semua bantuan sosial untuk mengacu pada data di dalam BDT. Jika ada pihak yang tidak mematuhi, seharusnya ditindaklanjuti oleh auditor. "Ini mungkin juga belum jalan," ujarnya.
Kemensos berharap integrasi bansos ini bisa berjalan mulus karena hal ini diyakini mampu menekan angka kemiskinan dibandingkan berjalan sendiri-sendiri.
Lebih lanjut, Andi mengungkapkan pihaknya untuk mempercepat integrasi BDT dan membersihkan data tersebut telah melakukan pembaharuan data sebanyak dua kali dalam setahun.
Hal ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan, di dalam regulasi yang ada, pembenahan data hanya disarankan dilakukan sebanyak satu kali dalam dua tahun.
Bahkan, Kemensos hingga saat ini terus melakukan verifikasi dan validasi data. Dari 514 kabupaten kota, Andi mengaku pihaknya baru menyelesaikan sekitar 200 kabupaten/kota. "Itu pun yang diberikan belum 100%, misalnya dalam satu kabupaten ada 10 kecamatan yang baru melakukan hanya lima kecamatan."
Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Pungky Sumadi mengatakan kesulitan K/L kadang mengungkapkan saat ini upaya menekan angka kemiskinan semakin sulit dilakukan karena faktor yang beragam.
Salah satunya adalah faktor kultural yang sering menjadi penghambat, contohnya informasi yang disampaikan melalui SMS tidak dapat menjangkau penduduk yang belum memiliki telepon seluler. Selain itu, indikasi pertumbuhan penduduk di kelompok rakyat miskin tertinggi saat ini.
BDT, kata Pungky, dapat menjadi solusi karena basis data ini dapat mengintegrasikan semua bantuan sosial dalam satu kesatuan. Jika integrasi ini berjalan baik, dia menuturkan angka kemiskinan bisa turun sebesar 2-4% menjadi single digit, yakni sekitar 8% atau sesuai target pemerintah yang ditetapkan sebesar 9-10% dalam APBN.
Dia mengakui kendala terbesar dari implementasi integrasi BDT dan bansos ini adalah koordinasi antar K/L. "Masalah pembangunan yang terbesar adalah koordinasi, hantunya pembangunan ada di situ."
Namun, Bappenas melihat regulasi untuk mendorong koordinasi antar K/L tidak diperlukan. Pasalnya, dia menjelaskan pihaknya hanya perlu mendekati masing-masing K/L untuk bersedia melakukan integrasi bansos dengan memanfaatkan data BDT. Salah satu contoh suksesnya adalah integrasi subsidi energi yang akan dilakukan Kementerian ESDM pada 2018.
Pungky menegaskan pemerintah tidak perlu terus menerus meningkatkan anggaran bansos jika data penduduk miskinnya lengkap. "Kita tidak perlu uang tambahan, asal datanya terintegrasi."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
