OJK Cabut Sanksi Daya Sembada Finance

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha yang dikenakan kepada perusahaan pembiayaan PT Daya Sembada Finance. Melalui pengumuman Nomor Peng-17A/NB.2/2017 yang dirilis Jumat (28/12/2017), disebutkan pencabutan sanksi dilakukan karena berdasarkan pengawasan OJK perseroan telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan hasil penilaian tingkat risiko.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 29 Desember 2017  |  14:30 WIB
OJK Cabut Sanksi Daya Sembada Finance
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso meninggalkan ruangan usai rapat kerja bersama anggota Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/12). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com,JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha yang dikenakan kepada perusahaan pembiayaan PT Daya Sembada Finance.

Melalui pengumuman Nomor Peng-17A/NB.2/2017 yang dirilis Jumat (28/12/2017), disebutkan pencabutan sanksi dilakukan karena berdasarkan pengawasan OJK perseroan telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan hasil penilaian tingkat risiko.

Ketentuan tersebut sebagaimana termaktub dalam pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan yang menyatakan lembaga jasa keuangan non bank menyampaikan laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada pasal 6 kepada OJK dengan ketentuan untuk penilaian tingkat risiko posisi akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) yang disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya.

“Dengan dicabutnya pembekuan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan tersebut, maka perusahaan pembiayaan tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha,” ujar Plt Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II Ihsanuddin dalam pengumuman resminya.

Keputusan pencabutan sanksi tersebut ditetapkan melalui surat nomor S-759/NB.2/2017 tertanggal 11 Desember 2017. Sebelumnya, sanksi pembekuan terhadap perseroan ditetapkan melalui surat S-611-/NB.2/2017 tertanggal 26 September 2017.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ojk

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top