KABAR PASAR 29 DESEMBER: Prospek Ekonomi Menantang, Kado bagi Pelancong

Berita menganai prospek pertumbuhan ekonomi pada 2018 serta revisi ambang batas bawaan penumpang dari luar negeri menjadi sorotan media massa hari ini, Jumat (29/12/2017).
Aprianto Cahyo Nugroho | 29 Desember 2017 08:58 WIB
Petugas mengangkut tumpukan uang kertas pada bagian pelayanan perkasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (7/6). - Antara/Moch Asim

Bisnis.com, JAKARTA – Berita menganai prospek pertumbuhan ekonomi pada 2018 serta revisi ambang batas bawaan penumpang dari luar negeri menjadi sorotan media massa hari ini, Jumat (29/12/2017).

Berikut ringkasan  topik utama di sejumlah media nasional hari ini:

Prospek Ekonomi Menantang. Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi nasional pada 2018 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun ini, walaupun ada sejumlah tantangan yang patut diwaspadai. (Bisnis Indonesia)

Kado bagi Pelancong. Pemerintah merevisi threshold atau ambang batas barang bawaan penumpang dari US$250 menjadi US$500. Artinya, belanjaan dari luar negeri senilai US$250 kini tak lagi kena bea masuk. (Bisnis Indonesia)

Kondisi Fiskal Aman. Pemerintah mengklaim kondisi fi skal belum terpengaruh dengan keputusan pemerintah menahan penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi dan listrik. (Bisnis Indonesia)

Nilai Belanjaan Bebas Bea Masuk Dinaikkan. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menaikkan batasan nilai (threshold) bea masuk (BM) untuk barang bawaan penumpang. Ini menjadi berita bagus bagi mereka yang kerap bepergian ke luar negeri dan suka berbelanja barang di negara tetangga. (Kontan)

Kenaikan Harga Minyak Membebani Inflasi. Kenaikan harga minyak mentah dunia yang diperkirakan bakal terjadi tahun depan dipercaya tidak akan banyak berdampak ke inflasi. Pemerintah telah berjanji untuk tidak menaikkan tarif listrik dan harga eceran BBM bersubsidi jenis premium dan solar/biosolar hingga 31 Maret 2018. (Kontan)

Reformasi AS Jadi Tolok Ukur Revisi Beleid Pajak. Reformasi perpajakan di Amerika Serikat (AS) akan menjadi tolak ukur bagi Indonesia untuk mengubah sistem perpajakannya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Suahasil Nazara mengatakan, revisi UU KUP harus menyesuaikan langkah reformasi pajak di AS agar Indonesia tidak ketinggalan. (Kontan)

 

Tag : kabar pasar
Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top