Perbankan syariah baru bisa lepas dari perangkap market share 5% terhadap total aset industri perbankan nasional setelah PT Bank Pembangunan Daerah Aceh (Bank Aceh) melakukan konversi dari bank konvensional menjadi syariah yang beroperasi secara penuh. Itu terjadi pada September 2016.
Jika patokan momentum perbankan syariah Tanah Air adalah pendirian PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. pada 1991, artinya perbankan syariah baru bisa lepas setelah 25 tahun berlalu.
Setelah itu perlahan-lahan pangsa pasar bank syariah mulai tumbuh. Hingga Oktober tahun lalu pangsa pasar bank syariah sudah ada di kisaran 5,5% dengan total aset Rp406,23 triliun.
Tahun ini semestinya menjadi waktu yang tepat bagi bank syariah untuk melaju. Pasalnya, 'bahan bakar' untuk berpacu lebih cepat sudah tersedia.
Pertama, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sudah terbentuk. Dipimpin langsung oleh pemimpin tertinggi negara ini, yakni presiden.
Kedua, Bank Indonesia (BI) baru saja merilis kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) rata-rata sebesar 2% untuk bank umum syariah. Persentase tersebut sama besarnya dengan bank umum konvensional.
Ketiga, BI juga memberlakukan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) bagi bank umum konvensional dan syariah dengan besaran 4% dari DPK, disertai fleksibilitas sebesar 2% dari DPK.
Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Filianingsih Hendarta mengatakan, hal tersebut merupakan upaya bank sentral menyetarakan bank konvensional dan syariah.
Ketiga 'bahan bakar' tersebut belum termasuk alasan klasik yakni bahwa 85% dari total 258,7 juta jiwa penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam.
Dalam sambutannya pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Indonesia, Ketua MUI KH Ma'ruf Amin menggaungkan semangat bahwa tahun ini harus menjadi era baru industri keuangan syariah Indonesia.
"Kita memasuki era baru ekonomi syariah. Tahun ini saya rasa kita sudah siap untuk tinggal landas," katanya.
Senada dengan Ma'ruf, Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo mengatakan ada banyak potensi dana yang bisa dikelola oleh bank syariah. Di antaranya adalah dana zakat dan wakaf. Agus menyebut, potensi dana zakat di Indonesia mencapai Rp200 triliun.
"Tapi yang terhimpun baru Rp5,2 triliun," sebutnya.
Oleh karena itu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang Sudibyo memasang target pengumpulan zakat tahun ini naik menjadi Rp6 triliun.
Dia memaparkan bahwa sejak 2001 sampai 2016 pertumbuhan dana zakat Indonesia mencapai 27%, jauh di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di kisaran 5,4%.
"Itu artinya masyarakat Indonesia semakin sadar untuk membayar zakat," katanya.
Pangsa pasar bank syariah juga berpotensi meningkat lebih tinggi tahun ini jika rencana konversi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB) berjalan mulus.
Bank daerah ini berencana mengubah haluan menjadi bank syariah paling lambat pada Agustus tahun ini. Total aset Bank NTB per Desember 2017 tercatat senilai Rp8,9 triliun dengan modal inti senilai Rp1,3 triliun.
Saat ini share aset Bank NTB di provinsi tersebut sebesar 25%. Sedangkan share unit usaha syariahnya sebesar 9%. Jika konversi berjalan lancar maka share syariah Bank NTB otomatis naik menjadi 25% di Bumi Seribu Masjid.
TANTANGAN
Meskipun amunisi untuk tinggal landas cukup mumpuni, tetapi bukan berarti tak ada tantangan.
Memasuki 2018 industri syariah mendapat cobaan berat. Bank Muamalat sebagai salah satu pilar penting butuh suntikan dana segar agar bisa bertahan.
Bank Muamalat memang hanya satu dari 13 bank umum syariah di Indonesia. Namun, turbulensi yang dialaminya bisa berdampak luas.
Presiden Direktur Karim Consulting Indonesia (KCI) Adiwarman Karim mengatakan, Bank Muamalat—bersama dengan PT Bank Syariah Mandiri—merupakan penopang pasar syariah Indonesia.
Dia menjelaskan, pangsa pasar Bank Muamalat dan BSM jika digabung mencakup 60% dari keseluruhan pasar syariah nasional. Oleh karena itu, kinerja keduanya merupakan cerminan kinerja industri syariah secara keseluruhan.
"Kalau ada apa-apa ya harus diupayakan supaya berjaya. Kalau tidak industri yang kena akibat," katanya kepada Bisnis.
Tantangan lain adalah rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Pelaksana Tugas Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo pernah mengatakan, tingkat literasi dan inklusi perbankan syariah masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan perbankan secara umum.
Jika dibandingkan dengan industri bank secara umum, tingkat inklusi perbankan syariah berada pada level 9,61%, jauh di bawah tingkat inklusi perbankan secara umum yang mencapai 63,63%. Itu menurut survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016.
Menurut Firman, kenyataan inilah yang menjadi pekerjaan rumah seluruh pemangku kepentingan jika ingin industri bank syariah maju.
"Orang harus well literated dulu baru bisa dijangkau. Ini PR utama kalau mau kejar market share syariah," ujarnya.
Dengan sederet peluang plus seabrek tantangan di atas, patut ditunggu langkah pemerintah dan pelaku industri untuk mengejar mimpi era baru perbankan syariah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
