Indonesia Tidak Rela Pertumbuhan Ekonomi Tertahan di Bawah 5,5%

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan selain pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada, Indonesia harus dapat memperluas jaringan pasar globalnya, seiring dengan membaiknya perekonomian dunia.
M. Richard | 14 Februari 2018 14:01 WIB
Pembangunan jalan tol. - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Jika Indonesia hanya mengharapkan pertumbuhan ekonomi hanya dari kemampuan yang ada saat ini, maka pertumbuhan ekonomi ke depannya harus direlakan tertahan di bawah 5,5%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan selain pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada, Indonesia harus dapat memperluas jaringan pasar globalnya, seiring dengan membaiknya perekonomian dunia. 

"Kalau kita hanya memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dari apa yang ada, jangan heran jika kita dihukum dengan pertumbuhan ekonomi di bawah 5,5%," ujarnya dalam acara Ngobrol Pemerataan Ekonomi #3, Selasa (14/2/2018).

Dia melanjutkan negara-negara yang pertumbuhan ekonominya di bawah Indonesia memiliki kemungkinan yang besar untuk menyusul ekonomi Indonesia.

Tahun ini, Bank Dunia memperkirakan perekonomian dunia akan meningkat 3,1% atau lebih tinggi dari capaian 2017 yang sebesar 3%. Sementara itu, negara-negara berkembang diproyeksi naik 4,5% atau di atas realisasi tahun lalu yang sekitar 4,3%.

Adapun Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi di level 5,07% pada 2017, di bawah target pemerintah yang sebesar 5,2%. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4%.

Belum tercapainya target menjadi perhatian karena belum terlihat hasil yang signifikan dari program-program pengembangan ekonomi.

Darmin menyatakan pemerintah akan fokus pada tiga kunci untuk dapat merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, yakni investasi, ekspor, dan perbaikan infrastruktur lunak. Dia mengungkapkan dalam pihaknya sedang melakukan pembedahan atas segala aturan dan prosedur yang menghambat investasi.

"Memang perlu diakui, sudah lima bulan ini kami memperbaiki [segala hal] yang berkaitan dengan izin dan perbaikan likungan investasi, dan masih banyak hal teknis yang belum tersentuh. Itu yang memang membuat pelaku usaha resah," jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah sedang dalam upaya penyelesaian Online Single Submission (OSS), yang ditargetkan rampung pada Maret 2018. OSS merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Di sisi infrastruktur lunak, Darmin menuturkan pemerintah perlahan-lahan mulai membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik untuk mendukung ekonomi digital. Pengembangan infrastruktur lunak ini dilakukan setelah hard infrastructure gencar dibangun dalam beberapa tahun terakhir.

Tag : Pertumbuhan Ekonomi
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top