Kejar Target Inklusi Keuangan, Pemerintah Gandeng Industri Digital

Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) mengungkapkan pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan dapat mencapai 75% pada 2019.
Ipak Ayu H Nurcaya | 15 Februari 2018 13:53 WIB
Presiden Joko Widodo memberi sambutan saat penyerahan secara simbolik Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Lapangan Syech Yusuf, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (15/2). - ANTARA/Yusran Uccang

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) mengungkapkan pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan dapat mencapai 75% pada 2019.

Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) Iskandar Simorangkir mengatakan pada 2014, menurut data Bank Dunia, tingkat inklusi keuangan di Indonesia tercatat hanya 36,1% atau setara dengan 65,9 juta jiwa.

Pada 2015, Bank Indonesia juga merilis indeks hasil inklusi keuangan dengan metode yang tidak jauh berbeda dengan Bank Dunia yang menunjukkan peningkatan ke level 39% atau setara 97,1 juta jiwa.

"Sebenarnya Indonesia terbukti mampu bertahan dalam menghadapi setiap revolusi global yang terjadi. Hal ini mengindikasikan masyarakat Indonesia memiliki daya saing yang tangguh di ranah Internasional," ujarnya, Rabu (14/2/2018).

Kendati demikian, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan hingga tahun depan yakni mendorong tingkat inklusi keuangan ke level 75%.

"Penduduk dewasa kita sekitar 191 juta jiwa sehingga dari data 2015 kita harus menambah inklusi pada 100 juta jiwa lagi untuk mengejar target pemerintah 75% pada 2019," katanya.

Untuk itu, pemerintah akan membuka kerjasama yang aktif pada perusahaan bisnis jasa keuangan yang berbasis digital.

Tag : inklusi keuangan
Editor : Ana Noviani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top