Perlukah Pemerintah Miliki Data Tunggal untuk Komoditas Strategis?

Persoalan data menjadi masalah klasik di Tanah Air. Acap kali pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, kesulitan untuk membuat keputusan yang tepat karena masalah akurasi data.
Kurniawan A. Wicaksono & Thomas Mola
Kurniawan A. Wicaksono & Thomas Mola - Bisnis.com 19 Februari 2018  |  08:40 WIB
Perlukah Pemerintah Miliki Data Tunggal untuk Komoditas Strategis?
Pekerja beristirahat di atas tumpukan karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (19/1). - ANTARA/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Persoalan data menjadi masalah klasik di Tanah Air. Acap kali pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, kesulitan untuk membuat keputusan yang tepat karena masalah akurasi data. Keputusan impor beras misalnya sempat menuai kontroversi karena sulit menemukan data yang akurat.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (PTSI) M. Arif Zainuddin berpendapat bahwa kebijakan data tunggal sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah. Perseroan, paparnya, mendorong adanya pendataan tunggal untuk komoditas-komoditas strategis yang menyangkut kebutuhan masyakat.

"Hampir semua keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu pasti ada keributan, ini karena tidak punya data, datanya ada tapi itu tidak single data yang bisa dipakai oleh semua stakeholder yang berkepentingan di situ," ujarnya, kepada Bisnis.

Arif menuturkan perseroan telah berkomunikasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk mendorong adanya kesamaan data. Sejauh ini komunikasi masih terus berlangsung untuk bisa menggarap layanan data yang akurat dan seragam untuk pemerintah.

Dia menyebutkan, beberapa komoditas strategis itu antara lain beras, terigu, bawang merah, gula, garam dan lainnya. Menurutnya, persoalan data yang akurat dan real time dapat diselesaikan lewat bantuan teknologi sehingga semua pihak terkait memiliki kesamaan data.

"Karena ini sebenarnya suatu pekerjaan yang simpel, dengan teknologi yang sekarang semua bisa online, real time, bisa kami lakukan," tambahnya.

Seperti diketahui, PTSI merupakan salah satu BUMN yang bergerak pada bidang survei, inspeksi, dan konsultasi. Perseroan melayani jasa tersebut untuk pemerintah, BUMN, ataupun swasta dengan kualitas layanan yang tersertifikasi.

Sepanjang 2017, perseroan tercatat membukukan pendapatan sebesar Rp1,01 triliun dan menargetkan pada 2018 bisa meraih pendapatan senilai Rp1,21 triliun. Salah satu strategi yang disiapkan ialah mengembangkan semua pilar bisnis yang dimiliki perseroan.

Sejauh ini, PTSI memiliki empat lini bisnis yang utama, yaitu penguatan institusi dan kelembagaan, infrastruktur, mineral dan batu bara, serta migas dan sistem pembangkit listrik. Pada tahun ini, perseoan juga telah mengantongi kontrak kerja sama baru dengan mitra strategis seperti BUMN dan lainnya untuk terlibat dalam sejumlah proyek strategis nasional.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
komoditas, bumn, surveyor indonesia, pangan

Sumber : Bisnis Indonesia

Editor : Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top